AS 'Gertak' Soal QRIS, Dosen UGM: Jangan Sampai Indonesia Jadi "Yes Man"

"Apabila peluang ini ditangkap oleh semua negara ASEAN, mengingat besarnya market dan jumlah pengguna, penggunaan QRIS bisa makin meluas termasuk hingga Korea Selatan, Jepang, China, dan UAE," ucapnya.

"Kondisi tersebut menjadikan transaksi via USD akan berkurang signifikan dan ketergantungan kita terhadap USD juga akan menurun. Ini akan menciptakan efek bola salju yang luar biasa dan pukulan telak bagi MasterCard/VISA," imbuhnya.

Menurut Nofie, hambatan perdagangan antara AS dan Indonesia bukan terletak pada GPN/QRIS. Hambatan justru di faktor lain seperti ketidakpastian hukum, mulai dari banyaknya pungutan liar, KKN, pelanggaran hak cipta/pembajakan, dan sebagainya.

Dia memandang kritik AS terhadap QRIS/GPN lebih karena hal-hal lain. Misalnya berkurangnya porsi keuntungan yang diperoleh MasterCard/VISA, lalu ketidakmampuan mereka untuk mengakses/analisis data transaksi dan ancaman terhadap supremasi USD.

Baca Juga: Juru Parkir Jogja Siap dengan QRIS, Ini Lokasi Pilot Projectnya

Hal itu terlihat dari kritik AS yang dilayangkan tidak hanya ke Indonesia, tetapi juga ke negara-negara lain yang memiliki sistem payment/settlement independen seperti Thailand, Vietnam, India, Meksiko, dan lain-lain.

"Singkat kata, ini kritik yang mengada-ada. Ini adalah bentuk economic coercion [pemaksaan ekonomi]. Dan kalau AS sampai sudah merasa 'terganggu', bisa jadi kita sebenarnya sudah berada 'di jalan yang benar' begitu," tegasnya.

Dia menyarankan agar pemerintah Indonesia tidak terlalu reaktif menghadapi kritik Amerika Serikat itu. Namun di satu sisi kritik ini dalam beberapa hal ada benarnya.

"Misalnya, mesin tiket di stasiun KA Bandara Soetta hanya memberikan opsi pembayaran QRIS. Ini tentu merepotkan bagi orang asing yang tidak punya QRIS," terangnya.

Menurut Nofie, sistem pembayaran nasional seperti GPN dan QRIS memang masih berorientasi domestik, sementara layanan lintas batas baru menjangkau beberapa negara Asia Tenggara.

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi, UGM Buka Suara Soal Komunikasi dengan Polisi

"Harusnya deal ini masih fair dan jadi valid point negosiasi. Ini juga sesuai spirit pasar bebas yang digaungkan AS, sediakan pilihan, biarkan konsumen memilih," tukasnya.