AS 'Gertak' Soal QRIS, Dosen UGM: Jangan Sampai Indonesia Jadi "Yes Man"

"Singkat kata, ini kritik yang mengada-ada. Ini adalah bentuk economic coercion [pemaksaan ekonomi]. Dan kalau AS sampai sudah merasa 'terganggu', bisa jadi kita sebenarnya sudah berada 'di jalan yang benar' begitu," tegasnya.

Dia menyarankan agar pemerintah Indonesia tidak terlalu reaktif menghadapi kritik Amerika Serikat itu. Namun di satu sisi kritik ini dalam beberapa hal ada benarnya.

"Misalnya, mesin tiket di stasiun KA Bandara Soetta hanya memberikan opsi pembayaran QRIS. Ini tentu merepotkan bagi orang asing yang tidak punya QRIS," terangnya.

Menurut Nofie, sistem pembayaran nasional seperti GPN dan QRIS memang masih berorientasi domestik, sementara layanan lintas batas baru menjangkau beberapa negara Asia Tenggara.

"Harusnya deal ini masih fair dan jadi valid point negosiasi. Ini juga sesuai spirit pasar bebas yang digaungkan AS, sediakan pilihan, biarkan konsumen memilih," tukasnya.

Dia justru menyarankan perusahaan seperti MasterCard dan VISA justru bisa membuka diri, berinovasi dengan protokol global, mengembangkan API/interface atau global protocol supaya bisa terhubung ke GPN.

"Mereka juga bisa bekerja sama dengan mitra lokal, lalu bergabung ke jaringan GPN. Jangan sampai MasterCard/VISA dikecualikan atau diberi keistimewaan dibanding yang lain," jelasnya.

Menutup pandangannya, Nofie mengingatkan pemerintah untuk tetap percaya diri dalam menghadapi tekanan asing.

Ia menyebut pidato Presiden Prabowo soal Indonesia sebagai macan Asia harus dibuktikan.

Baca Juga: Juru Parkir Jogja Siap dengan QRIS, Ini Lokasi Pilot Projectnya

"Ini saatnya untuk membuktikan pidato beliau tidak sekedar omon-omon saja. Tidak sekadar yes man, yes sir, saja. Jangan sampai baru digertak langsung menyerah begitu saja. Dan semoga menteri dan negosiator yang diutus presiden benar-benar mampu menegosiasikan ini semua," kata dia.