Hibah Tanah UNY Jadi Penyesalan? Pemkab Gunungkidul Geram Atlet Ditarik Biaya

SuaraJogja.id - Harapan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia kini seakan berbalik arah.

Hibah lahan seluas 8 hektare yang dahulu diserahkan dengan tangan terbuka kini menyisakan getir. Sebab, para atlet Gunungkidul justru harus merogoh kocek saat ingin berlatih di fasilitas kampus UNY Gunungkidul yang berdiri di atas tanah milik rakyat.

Polemik ini mencuat setelah keluhan datang dari kalangan atlet yang tengah bersiap mengikuti Pekan Olahraga Daerah (Porda).

Gunungkidul sebagai tuan rumah justru dibuat kesulitan mengakses fasilitas olahraga di wilayahnya sendiri.

Baca Juga: Gunungkidul 'Sentil' UNY: Lahan Hibah, Mana Kontribusi Nyata untuk Masyarakat?

Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut langkah hibah yang dilakukan beberapa tahun lalu kini menjadi sumber penyesalan.

"Ini sungguh keterlaluan. Tanah rakyat kita hibahkan cuma-cuma, delapan hektare, nilainya dulu sekitar Rp6 miliar. Tapi sekarang anak-anak kita yang mau latihan malah disuruh bayar. Bahkan harus minta izin ke rektor segala," ucap Ery lantang, dikutip Rabu (30/4/2025).

Ery mengungkapkan, janji awal bahwa kehadiran kampus UNY akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gunungkidul tidak kunjung terbukti. Ia bahkan merasa rakyat Gunungkidul telah dibohongi secara halus.

"Mana kuota khusus untuk anak-anak kita? Tidak ada. Malah mereka disulitkan. Kami minta bagian hukum kaji ulang hibah ini, kalau perlu ditarik kembali atau diubah jadi sistem sewa, seperti di Kulon Progo," tegasnya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, ikut bersuara. Ia berjanji akan memanggil pihak UNY secara resmi dan menuntut kejelasan soal kontribusi kampus terhadap daerah.

Baca Juga: Akhirnya Punya Rumah Sendiri, DPRD DIY Bangun Gedung Baru Rp293 M usai Puluhan Tahun Numpang

"Harus ada kuota khusus bagi siswa Gunungkidul, apalagi yang berprestasi dan pemegang KIP. Jangan cuma ambil tanah, lalu lepas tangan," tegas Endang.

Di sisi lain, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih tetap berupaya menjaga komunikasi dengan pihak UNY.

Ia berharap, keberadaan kampus bisa membawa manfaat nyata bagi warga lokal, bukan sekadar simbol pembangunan.

"Awal bulan ini saya sudah bertemu para guru besar UNY asal Gunungkidul. Kami ingin mereka juga ikut mengabdi untuk kampung halaman, terutama dalam bidang pendidikan," ujarnya.

Endah mengingatkan bahwa kampus UNY Gunungkidul berdiri di atas tanah rakyat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya rakyat menuntut kontribusi balik. Dia mengaku jika dirinya memang yang awalnya paling getol menolak hibah tanah ke UNY tersebut.

"Tanah itu hibah. Maka kita pantas minta agar anak-anak Gunungkidul punya akses lebih besar masuk ke UNY. Ini untuk mendorong IPM kita," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Supriyanto, membenarkan bahwa atlet memang dikenai biaya saat menggunakan fasilitas kampus UNY di Kapanewon Semanu.

Ia menduga hal itu terjadi karena status UNY sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang memberlakukan tarif layanan.

"Kalau bayar, iya mas. Karena UNY itu BHMN, jadi memang ada tarifnya," ujarnya melalui pesan singkat.

Terkait isu atlet yang merasa dipersulit, Supriyanto menjelaskan bahwa pengguna memang harus memesan fasilitas minimal tiga hari sebelumnya.

"Tidak bisa langsung pakai. Harus pesan dulu, minimal tiga hari sebelumnya," tambahnya.

Kini, publik menanti langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Gunungkidul.

Apakah hibah itu akan tetap menjadi kenangan baik, atau berubah menjadi luka kebijakan yang gagal membawa manfaat nyata bagi rakyatnya.

Kontributor : Julianto