Demi Makan Gratis, Belanja Modal Dikurbankan? Ekonom Ungkap Bahaya Program Prabowo Bagi Investasi Jangka Panjang

SuaraJogja.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menuai kritik tajam dari kalangan akademisi.

Meski Prabowo mengklaim keberhasilan program tersebut mencapai 99,99 persen di tengah beragam kasus keracunan hingga belum dibayarnya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kebijakan itu dinilai prematur dan bahkan bisa berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia.

Ekonom sekaligus dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Sekar Utami Setiastuti dalam diskusi Laporan Perekonomian Nasional di Yogyakarta, Rabu (14/5/2025) kemarin mengungkapkan, program ini terlalu tergesa-gesa.

Bahkan berpotensi menghamburkan anggaran negara jika tidak didukung dengan desain dan pelaksanaan yang matang.

Baca Juga: Resmikan SPPG di Sleman, Cak Imin Dorong BUMDes Jadi Pilar Ekonomi Makan Bergizi Gratis

Sekar memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 ini tak lebih dari 4,87 persen.

"Tanpa desain program yang baik, program MBG ini seperti sedang bereksperimen langsung dengan masyarakat. Ini bukan sekadar soal niat baik, tapi juga soal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran," kata dia.

Menurut Sekar, MBG saat ini tampak seperti uji coba kebijakan besar-besaran tanpa kesiapan memadai.

Apalagi pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp116,6 pada tahun 2025 dengan besaran biaya Rp10.000 per anak.

Anggaran yang sangat besar ini digunakan untuk menyediakan makanan gratis bagi pelajar dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Jatah Makan Bergizi Gratis Jadi Menu Buka Bersama, Inovasi Ramadan di Sekolah Gunungkidul

Namun, Sekar mempertanyakan efektivitas dari anggaran sebesar itu jika tidak dibarengi dengan penargetan yang tepat.

Ia menyoroti bahwa tidak semua anak-anak di Indonesia mengalami kelaparan atau kekurangan gizi.

"Pertanyaannya, siapa yang benar-benar membutuhkan? Apakah semua anak perlu diberi makan gratis? Ada anak-anak yang uang jajannya Rp500 ribu per hari, masa juga diberi subsidi? Atau ibu hamil dengan penghasilan ratusan juta rupiah, apakah juga akan dikirimi makanan gratis ke rumah?," ungkapnya.

Menurutnya, pendekatan yang terlalu merata dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi justru akan mengakibatkan pemborosan anggaran dan pengalihan dana dari sektor-sektor produktif lainnya. Padahal APBN Indonesia memiliki keterbatasan.

Ia mencermati adanya penurunan belanja modal dan barang dalam postur anggaran negara untuk memberi ruang bagi program berbasis konsumsi seperti MBG.

Padahal, belanja modal selama ini menjadi penopang utama investasi jangka panjang dan pembangunan infrastruktur.

"Kantong kita terbatas. Kalau seluruh belanja dialihkan untuk konsumsi, apalagi tanpa evaluasi yang jelas, Indonesia bisa boncos secara ekonomi. Belanja besar tidak otomatis menaikkan pertumbuhan ekonomi jika tidak produktif," ungkapnya.

Sekar juga menyinggung pengalaman masa lalu ketika kebijakan LPG 3 kilogram diubah tanpa pertimbangan matang.

Kebijakan yang akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat pun harus dikoreksi kembali.

Ia mengkhawatirkan hal serupa terjadi pada program MBG jika evaluasi dan penyesuaian tidak dilakukan sejak awal. Terlebih kebijakan MBG penuh dengan nuansa politik.

Banyak kebijakan publik yang dibentuk berdasarkan janji politik dan kepentingan elektoral ketimbang kebutuhan riil masyarakat.

"Kita harus sadar solusi kebijakan di negara manapun pasti dipengaruhi kepentingan politik. Tapi ini bukan berarti kita mengabaikan pentingnya desain yang berbasis data dan evidence-based policy," paparnya.

Sekar menyarankan agar pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat terhadap pelaksanaan program MBG.

Selain itu membuka ruang untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan.

Ia menekankan bahwa manfaat besar hanya akan tercapai jika kebijakan dijalankan dengan efisien dan akuntabel. Jangan hanya MBG jadi proyek besar dengan hasil yang minim.

"Jika benar-benar ingin memberikan manfaat yang besar, maka kebijakan seperti MBG harus punya dasar data yang kuat, desain program yang baik, dan evaluasi berkala," katanya.

Sementara di Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) justru berencana membangun 1.542 unit SPPG baru.

SPPG ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini ada 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi.

Namun SPPG tersebut seluruhnya dibangun oleh mitra MBG. Ke depan, BGN membangun 1.542 unit SPPG baru.

Untuk membangun SPPG ini diperlukan dana Rp 6 Triliun. BGN telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut.

Kontributor : Putu Ayu Palupi