70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?

SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman mengungkap mayoritas bangunan sekolah dasar (SD) negeri di wilayahnya dalam kondisi yang memprihatinkan.

Setidaknya ada 70 persen SD negeri yang perlu perhatian khusus.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sleman, Sri Adi Marsanto, menyebut ada total ada sebanyak 374 SD negeri tersebar di 17 kapanewon.

Pihaknya tak hanya mencatat kondisi ruang kelas tetapi juga ruang guru dan lainnya.

Baca Juga: SDN Kledokan Ambruk: Sleman Gelontorkan Rp350 Juta, Rangka Atap Diganti Baja Ringan

"Prosentase saja, itu sebenarnya yang butuh perhatian terkait keselamatan keamanan KBM [kegiatan belajar mengajar] bisa sampai 60-70 persen yang harus jadi perhatian terkait itu," kata Sri Adi, dikutip Minggu (18/5/2025).

Hal itu, diungkapkan Sri Adi, tidak lepas dari bangunan SD negeri yang sudah terlampau tua.

Apalagi bangunan sekolah itu merupakan warisan program Instruksi Presiden (Inpres) pada era Orde Baru, terutama sejak akhir 1970-an hingga awal 1990-an.

"Dan itu bangunan sekolah dasar negeri itu kan warisan sejak zaman Inpres to. Jadi memang sudah seharusnya diperbaiki," ucapnya.

Pada tahun ini, Disdik Sleman mengusulkan rehabilitasi kepada 19 sekolah dasar. Rehabilitasi belasan sekolah dasar negeri itu diusulkan melalui anggaran perubahan.

Baca Juga: Dulu Didoktrin JAD, Kini Jualan Ayam Bakar di Sleman: Kisah Inspiratif Mantan Teroris Tobat

"Kami mengajukan pekerjaan rehabilitasi untuk 19 sekolah dasar di perubahan itu membutuhkan Rp3,3 miliar dan itu sebetulnya di 19 sekolah dasar itu juga belum tuntas," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa rehabilitasi ruang-ruang sekolah dasar negeri saat ini masih difokuskan pada konsep pemerataan bukan penuntasan.

Pasalnya jika mengutamakan penuntasan perbaikan secara menyeluruh di satu sekolah, kebutuhan dana bisa sangat tinggi. Di sisi lain, anggaran terbatas tidak sebanding dengan banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan.

"Jadi kami masih konsep pemeratanan, bukan penuntasan. Kalau penuntasan bisa membutuhkan Rp1,5 miliar sedangkan anggaran terbatas dan yang minta banyak. Jadi akhirnya hanya rehab dua-tiga ruang kelas," ungkapnya.

"Jadi karena anggaran terbatasan dan masih pakai konsep pemerataan ya. Sebetulnya di sebuah sekolah dasar itu belum tuntas benar sebetulnya, hanya karena tadi yang mengajukan proposal, memberi info kerusakan, atau kita survei sendiri itu sangat banyak sedangkan anggaran terbatas," tambahnya.

Sementara itu, ditambahkan Sri Adi, kondisi sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Sleman dinilai masih lebih baik dibandingkan sekolah dasar.