70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?

SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman mengungkap mayoritas bangunan sekolah dasar (SD) negeri di wilayahnya dalam kondisi yang memprihatinkan.

Setidaknya ada 70 persen SD negeri yang perlu perhatian khusus.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sleman, Sri Adi Marsanto, menyebut ada total ada sebanyak 374 SD negeri tersebar di 17 kapanewon.

Pihaknya tak hanya mencatat kondisi ruang kelas tetapi juga ruang guru dan lainnya.

Baca Juga: SDN Kledokan Ambruk: Sleman Gelontorkan Rp350 Juta, Rangka Atap Diganti Baja Ringan

"Prosentase saja, itu sebenarnya yang butuh perhatian terkait keselamatan keamanan KBM [kegiatan belajar mengajar] bisa sampai 60-70 persen yang harus jadi perhatian terkait itu," kata Sri Adi, dikutip Minggu (18/5/2025).

Hal itu, diungkapkan Sri Adi, tidak lepas dari bangunan SD negeri yang sudah terlampau tua.

Apalagi bangunan sekolah itu merupakan warisan program Instruksi Presiden (Inpres) pada era Orde Baru, terutama sejak akhir 1970-an hingga awal 1990-an.

"Dan itu bangunan sekolah dasar negeri itu kan warisan sejak zaman Inpres to. Jadi memang sudah seharusnya diperbaiki," ucapnya.

Pada tahun ini, Disdik Sleman mengusulkan rehabilitasi kepada 19 sekolah dasar. Rehabilitasi belasan sekolah dasar negeri itu diusulkan melalui anggaran perubahan.

Baca Juga: Dulu Didoktrin JAD, Kini Jualan Ayam Bakar di Sleman: Kisah Inspiratif Mantan Teroris Tobat

"Kami mengajukan pekerjaan rehabilitasi untuk 19 sekolah dasar di perubahan itu membutuhkan Rp3,3 miliar dan itu sebetulnya di 19 sekolah dasar itu juga belum tuntas," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa rehabilitasi ruang-ruang sekolah dasar negeri saat ini masih difokuskan pada konsep pemerataan bukan penuntasan.

Pasalnya jika mengutamakan penuntasan perbaikan secara menyeluruh di satu sekolah, kebutuhan dana bisa sangat tinggi. Di sisi lain, anggaran terbatas tidak sebanding dengan banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan.

"Jadi kami masih konsep pemeratanan, bukan penuntasan. Kalau penuntasan bisa membutuhkan Rp1,5 miliar sedangkan anggaran terbatas dan yang minta banyak. Jadi akhirnya hanya rehab dua-tiga ruang kelas," ungkapnya.

"Jadi karena anggaran terbatasan dan masih pakai konsep pemerataan ya. Sebetulnya di sebuah sekolah dasar itu belum tuntas benar sebetulnya, hanya karena tadi yang mengajukan proposal, memberi info kerusakan, atau kita survei sendiri itu sangat banyak sedangkan anggaran terbatas," tambahnya.

Sementara itu, ditambahkan Sri Adi, kondisi sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Sleman dinilai masih lebih baik dibandingkan sekolah dasar.

"Kalau SMP negeri khususnya ada 54 itu sebenarnya relatif dari sisi membahayakan lebih baik, tapi yang SD dan negeri yang butuh perhatian khusus dan memang jumlahnya jauh lebih banyak," pungkasnya.

Perbaikan itu menyusul dengan kasus ambruknya atap salah satu ruangan sekolah di SD Negeri Kledokan Sleman.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Zaini Anwar akan segera membenahi ruangang sekolah tersebut.

Ia mengungkapkan dalam 12 hari sejak tanggal 16 Mei kemarin ia akan membuat perencanaan dan proses persiapan pengerjaan fisiknya.

Disampaikan Zaini, proyek itu direncanakan lebih kurang selama tiga bulan pengerjaan.

"Target mulai 28 Mei dan jangka waktu pelaksanaan 3 bulan, kurang lebih 90 hari sehingga nanti perkiraan selesai di 28 Agustus 2025," ucapnya.

Zaini bilang anggaran perbaikan SDN Kledokan itu sebesar Rp350 juta. Ada beberapa ruang yang akan diperbaiki selain dua ruang kelas utama.

"Untuk fisik, kami dapat anggaran dari BKAD sebesar Rp350 juta, insya allah cukup untuk memperbaiki kerusakan yang ada terutama dua ruang kelas, satu ruang kepala sekolah dan satu ruang guru," ujar dia.