SuaraJogja.id - Program Sekolah Rakyat yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto tak lama lagi tinggal hitungan bulan.
Ditargetkan tiap daerah mulai menerapkan kebijakan sekolah bagi warga miskin tersebut pada tahun ajaran baru Juli 2025 mendatang.
Namun hingga akhir Mei 2025 ini, persiapan di tingkat daerah belum juga kelar.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun mengingatkan agar Presiden bisa fokus dalam merealisasikan janji politiknya tersebut.
Sehingga program tersebut bisa terealisasi dengan tepat waktu.
"Program Sekolah Rakyat itu baik ya, artinya fokus yang menyasar yang berkekurangan atau lemah dari berbagai aspek. Harapannya harus fokus, fokus dan fokus agar berhasil," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir disela groundbreaking Muhammadiyah Sapen Universal School di Yogyakarta, Minggu (25/5/2025).
Haedar menyebutkan, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam merealisasikan Sekolah Rakyat.
Hal itu penting agar program tersebut tidak sekadar simbolik, tetapi mampu menjadi gerakan sentrifugal dalam transformasi pendidikan nasional.
Sekolah Rakyat harus menjadi momentum strategis untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga: Wacana Buku Cetak di Sekolah Rakyat Jadi Penyelamat, Industri Percetakan Dapat Angin Segar
Untuk itu pemerintah harus serius menjadikannya sebagai gerakan sistemik dan melibatkan banyak pihak agar dampaknya nyata dan merata.
Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki rekam jejak panjang dalam pendidikan rakyat kecil menyatakan siap berkontribusi dalam penerapan Sekolah Rakyat.
Tak hanya melalui jaringan sekolah yang sudah ada namun juga dukungan sumber daya manusia (SDM).
Kesiapan serupa sudah dilakukan Muhammadiyah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski masih dalam proses ujicoba, Muhammadiyah telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk dapur-dapur di sekolah berasrama yang siap mendukung program MBG.
Karenanya dalam program Sekolah Rakyat, Muhammadiyah pun tinggal menunggu sinkronisasi teknis dengan protokol operasional pemerintah agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Konser "Jogja Hanyengkuyung Sumatra": Kunto Aji hingga Shaggydog Ikut Turun Gunung
-
Danantara dan BP BUMN Siagakan 1.000 Relawan untuk Tanggap Darurat
-
Bantu Korban Sumatera, BRI Juga Berperan Aktif Dukung Proses Pemulihan Pascabencana
-
Anak Mantan Bupati Sleman Ikut Terseret Kasus Korupsi, Kejaksaan Buka Suara Soal Peran Raudi Akmal
-
Imbas Jembatan Kewek Ditutup, Polisi Siapkan Skema Dua Arah di Sekitar Gramedia-Bethesda