SuaraJogja.id - AirNav Indonesia tengah bersiap melakukan pembaruan besar dalam pengelolaan ruang udara nasional.
Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi potensi delay penerbangan.
Hal itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam acara ICAO Asia/Pacific Airport and Airspace Capacity Assessment Workshop.
Sebuah forum yang diselenggarakan bersama International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat.
Workshop ini mempertemukan 103 peserta dari 15 negara dan 6 organisasi internasional, terdiri dari regulator penerbangan sipil, penyedia layanan navigasi udara (Air Navigation Service Provider/ANSP), maskapai, dan lembaga internasional.
Dari Indonesia, 18 orang delegasi AirNav turut aktif berpartisipasi dalam diskusi teknis dan perumusan kebijakan bersama.
Avirianto Suratno selaku Direktur Utama AirNav Indonesia menuturkan bahwa salah satu fokus dalam kegiatan workshop ini adalah menjawab tantangan ruang udara yang semakin padat.
Pesatnya pertumbuhan lalu lintas udara, kebutuhan akan efisiensi rute, serta standar keselamatan internasional menjadi latar belakang penting forum ini.
"Forum ini adalah langkah nyata Indonesia dalam memajukan sistem navigasi penerbangan yang mengandalkan data, teknologi mutakhir, dan kerja sama antarnegara. Ketersediaan ruang udara yang aman dan efisien tidak bisa ditunda lagi, apalagi di tengah tren trafik yang terus meningkat," kata Avirianto ditemui awak media di DI Yogyakarta, Senin (2/6/2025).
Baca Juga: Berpotensi Dongkrak Pariwisata, PHRI DIY Minta Pemerintah Tambah Rute Penerbangan di YIA
Ditambahkan Direktur Operasi AirNav Indonesia, Setio Anggoro bahwa ada beberapa isu selama yang dibahas dalam workshop selama empat hari tersebut.
Mulai dari penilaian kapasitas bandara dan ruang udara secara berbasis data, teknik pengelolaan lalu lintas udara berbasis kolaborasi regional melalui Air Traffic Flow Management (ATFM), penyusunan pedoman kapasitas regional sebagai acuan bersama negara-negara Asia Pasifik.
Termasuk pemenuhan target audit keselamatan penerbangan ICAO melalui Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) serta harmonisasi teknologi dan prosedur navigasi udara di kawasan dengan mempertimbangkan tantangan geografis dan operasional masing-masing negara.
"Di Indonesia kita akan mengimplementasikan beberapa fitur yang cukup canggih seperti arrival manager, kemudian departure manager, di mana kita ingin kapasitas yang dihitung menjadi lebih akurat dan dimanage secara dinamik untuk mengakomodir pertumbuhan trafik di Indonesia," ungkap Setio.
Langkah ini juga ditunjang oleh program investasi pada sistem manajemen lalu lintas udara yakni Air Traffic Management (ATM) System di sejumlah kota besar.
"Realisasi tahun depan, kuarter satu tahun depan kita ada beberapa investasi yang salah satunya dibiayai negara untuk meningkatkan ATM system di Jakarta, di Medan, Pontianak, dan Balikpapan," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik