ESDM Klaim Tambang Nikel di Pulau Gag Tidak Bermasalah
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, tidak menimbulkan persoalan.
Hal ini disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama tim melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang milik PT GAG Nikel.
Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan udara, tidak ditemukan sedimentasi di pesisir.
Secara umum, menurutnya, tambang nikel di Pulau Gag berada dalam kondisi baik.
Meski begitu, ESDM tetap mengirimkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh di seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat.
Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk menentukan langkah selanjutnya.
Tri menyebut bahwa proses reklamasi di area tambang berjalan dengan cukup baik. Namun, keputusan final tetap akan merujuk pada laporan resmi dari Inspektur Tambang.
Direktur Pengembangan Usaha PT Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya, menegaskan bahwa PT GAG Nikel sebagai anak usaha Antam selalu menerapkan prinsip “good mining practice”.
Perusahaan diklaim mematuhi ketentuan teknis, regulasi lingkungan, serta melakukan pengelolaan air limpahan tambang secara bertanggung jawab.
Ia menambahkan bahwa kehadiran PT GAG Nikel di Pulau Gag diharapkan membawa dampak positif tidak hanya secara bisnis, namun juga sebagai BUMN yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, terdapat lima perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, yakni PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.
Dari kelimanya, hanya PT GAG Nikel yang aktif memproduksi dan memiliki status Kontrak Karya (KK).
PT GAG Nikel tercatat dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akta Perizinan 430.K/30/DJB/2017 dan wilayah izin seluas 13.136 hektare.
Perusahaan ini juga termasuk dalam 13 entitas yang diizinkan melanjutkan operasi pertambangan di kawasan hutan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41/2004.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Tragis! Niat Hati Jemur Pakaian, Pasutri di Bantul Tewas Tersengat Listrik
-
3 MPV Diesel Non-Hybrid, Raksasa yang Lebih Lega, Irit, dan Mewah untuk Mudik Lebaran
-
Ngeri! Ular Sanca 3,5 Meter Mendadak Muncul di Bawah Genting Warga Tempel Sleman
-
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 224 Kurikulum Merdeka
-
Dukung Asta Cita, BRI Fokuskan KUR untuk Perkuat Sektor Riil