Dikritik Seknas Fitra, Jogja Usulkan Pengembangan Empat Kampung Nelayan Merah Putih

SuaraJogja.id - Meski mendapatkan kritikan pedas dari Sekretaris Nasional Forum untuk Transportasi Anggaran (Seknas Fitra) sebagai program yang mengabaikan aspek pelayanan dasar sosial, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih jalan terus.

Bahkan ditargetkan total 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih bisa dibangun hingga 2027 di seluruh provinsi. DIY sendiri mengusulkan lokasi di sejumlah kabupaten dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Jogja mengusulkan empat lokasi, dan saya kira ini peluang yang sangat bagus. Karena dari total target 1.100 kampung hingga 2027, distribusinya akan menyebar ke seluruh provinsi. Daerah yang siap, terutama dari segi lahan dan komitmen, tentu akan diprioritaskan," papar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KKP, I Nyoman Radiarta disela International Seminar on Fish and Fisheries di UKDW Yogyakarta, Selasa (10/5/2025).

Bukan sekedar meningkatkan sektor ekonom, menurut Nyoman, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih diklaim sebagai upaya transformasi kawasan pesisir yang jadi bagian dari percepatan ekonomi biru.

Program ini merupakan pengembangan dari konsep Kampung Nelayan Modern yang pertama kali diresmikan pada Desember 2023 di Samber Binyeri, Biak.

Konsep kampung nelayan modern itu bertujuan untuk mengubah pola hidup dan perilaku nelayan tradisional menuju praktik yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing, dengan dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang terintegrasi melalui Koperasi Merah Putih.

Sebab kampung-kampung ini dirancang tidak hanya sebagai pusat kegiatan perikanan, tetapi juga sebagai kawasan ekonomi terpadu yang mendorong produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Produktivitas perikanan kita di banyak daerah sebenarnya belum maksimal. Masih banyak kawasan pesisir yang memiliki potensi besar, tapi belum tergarap dengan optimal, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun pola usaha," tandasnya.

Nyoman menjelaskan setiap kampung nelayan yang dibangun akan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar untuk membangun infrastruktur menyeluruh.

Baca Juga: 2024 segera Berakhir, JPW Kritik Penanganan Kejahatan Jalanan di DIY yang Belum Tuntas

Mulai dari pelabuhan, kapal perikanan, koperasi, bengkel, balai pelatihan, hingga sentra kuliner dan pabrik es.

Bila melihat dari model yang dibangun di Biak, pengembangan kampung nelayan modern itu telah menunjukkan hasil nyata. Sebelumnya tidak ada pengiriman hasil laut dalam jumlah besar.

"Setelah dibangun, mereka bisa mengirimkan produk hingga lebih dari satu ton per bulan. Beberapa lokasi seperti Surabaya, Semarang, dan Makassar bahkan mengalami lonjakan produksi hingga sembilan kali lipat," katanya.

Ia menambahkan keberadaan kampung ini juga berdampak pada sektor lain seperti pariwisata dan industri pengolahan.

Karenanya KKP optimus mengenai usulan dari Yogyakarta karena kawasan pantai selatan di DIY memiliki karakteristik geografis dan potensi kelautan yang besar.

Kampung nelayan Merah Putih tidak terbatas pada kegiatan nelayan tangkap saja, tetapi juga bisa dikombinasikan dengan kampung budidaya perikanan modern.