Sekolah Rakyat Gandeng TNI/Polri, Disiplin Ala Militer untuk Anak Miskin?

SuaraJogja.id - Pendidikan di Sekolah Rakyat nantinya akan melibatkan peran TNI dan Polri.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa kehadiran aparat dalam sistem pendidikan ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan siswa.

Namun, Nuh menegaskan bahwa keterlibatan TNI/Polri tidak akan mengarah pada penerapan unsur militerisme di lingkungan sekolah.

"Anak-anak nanti akan diajarkan baris-berbaris. Ini bukan untuk membentuk militer, tetapi untuk melatih kedisiplinan," ujar Nuh saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Menurut Nuh, TNI dan Polri dinilai sebagai pihak yang paling tepat dalam memberikan pelatihan disiplin dan baris-berbaris. Selain itu, pelibatan aparat juga berguna untuk persiapan fisik siswa.

"Kalau bicara soal baris-berbaris, siapa yang paling ahli? Ya tentu saja bapak-bapak dari TNI dan Polri, mereka sudah teruji. Ini semua untuk membentuk kedisiplinan dan kesiapan fisik siswa. Kalau mereka minta anak-anak lari, mungkin jaraknya setengah kilometer saja sudah cukup," tuturnya.

Ia kembali menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bukan militerisme, melainkan fokus pada pembentukan karakter disiplin dan kerapian siswa, yang dianggap sangat penting dalam proses pendidikan.

Lebih lanjut, Nuh menjelaskan bahwa sistem pendidikan Sekolah Rakyat sepenuhnya mengacu pada kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school (asrama), akan ada tambahan materi pembelajaran yang berkaitan dengan cinta tanah air dan penguatan keterampilan sosial.

Baca Juga: Program Sekolah Rakyat Tinggal Hitungan Bulan, Muhammadiyah Desak Prabowo Fokus dan Kolaboratif

"Di malam hari, dalam sistem asrama, anak-anak juga akan dibekali dengan pendidikan yang menanamkan kecintaan pada tanah air, membangun persahabatan, dan nilai-nilai sosial lainnya. Semua program ini sedang kami siapkan dan Alhamdulillah progresnya berjalan dengan baik," ujar Nuh.

Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi pada tahap 1A di Juli 2025, dengan 63 titik sekolah yang tersebar di berbagai wilayah.

Selanjutnya, pada tahap 2B sekitar Agustus-September 2025, akan dibuka tambahan 37 titik sekolah.

Total target yang ingin dicapai adalah 100 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk tahap 1, total Rombongan Belajar (Rombel) yang disiapkan mencapai 396 rombel, dengan jumlah siswa sekitar 9.780 orang dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Mayoritas lokasi Sekolah Rakyat pada tahap awal ini berada di area Sentra milik Kementerian Sosial. Namun, pihak Kemensos memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu layanan yang ada di Sentra.

Proses rekrutmen siswa untuk tahap pertama juga sudah berjalan, dimulai dari penetapan oleh kepala daerah hingga proses home visit untuk memastikan kesiapan calon siswa.

Sekolah Rakyat ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hingga saat ini, proses pendaftaran siswa telah mencapai sekitar 85 persen dari total target 10 ribu siswa yang akan tersebar di 100 unit Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, Kementerian Sosial telah memastikan bahwa Sekolah Rakyat akan diresmikan dan mulai beroperasi bertepatan dengan tahun ajaran baru 2025/2026 pada Juli 2025.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa seluruh satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat harus memastikan kesiapan kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar, serta fasilitas sarana dan prasarana sebelum pembukaan sekolah.

"Dengan kesiapan yang matang, diharapkan tidak ada hambatan saat Sekolah Rakyat mulai beroperasi," ujar Agus dalam rapat koordinasi persiapan pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring pada Selasa (10/6/2025).

Agus juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 100 titik Sekolah Rakyat sudah harus dibuka pada tahap pertama di bulan Juli 2025, dengan rincian 63 titik pada tahap 1A dan 37 titik pada tahap 1B.

Meskipun mayoritas lokasi Sekolah Rakyat berada di area Sentra milik Kemensos, Agus menegaskan bahwa layanan Sentra yang sudah ada tidak akan terganggu.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan BUMN, PLN, dan Telkom untuk memastikan ketersediaan jaringan listrik dan internet agar pelayanan di Sentra maupun Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal," jelasnya.

Agus menambahkan bahwa pada tahap awal, bangunan Sekolah Rakyat bersifat sementara karena lahan untuk gedung permanen masih dalam proses persiapan oleh pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, kami meminta dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan lahan seluas 8,5 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang bersifat permanen ke depannya," kata dia.

Artikel yang tayang di Suarajogja ini sudah lebih dulu terbit di Suara.com dengan judul: TNI/Polri Dilibatkan dalam Pendidikan di Sekolah Rakyat, M Nuh: Yang Kita Ambil Kedisiplinan