BEM KM UGM Keluar dari BEM SI: Kami Pilih Jalan Sunyi, Berpihak ke Rakyat Bukan Kekuasaan

SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) resmi menyatakan penarikan diri dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan.

Sikap ini diumumkan usai BEM KM UGM mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan yang digelar di Padang, Sumatera Barat, pada 13-19 Juli 2025.

"Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral, BEM KM UGM menyatakan menarik diri dari Aliansi BEM SI Kerakyatan," kata Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, dalam keterangan resminya, Senin (21/7/2025).

Diungkapkan Tiyo, ada beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut.

Ia menyoroti Munas yang seharusnya menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah perjuangan mahasiswa.

Namun justru dipenuhi manuver internal dan konflik berkepanjangan.

"Kami tidak datang untuk berebut jabatan. Sejak awal, BEM KM UGM tidak memiliki ambisi untuk ikut dalam kontestasi posisi struktural di aliansi. Kami hadir dengan semangat membangun gerakan bersama. Namun, forum ini justru dipenuhi manuver politik internal yang menyesakkan," tegasnya.

Menurut BEM KM UGM, forum Munas BEM SI Kerakyatan itu telah kehilangan ruh intelektual gerakan.

Sehingga justru berubah dan terjebak menjadi panggung konflik kekuasaan belaka.

Baca Juga: Trauma Perahu Terbalik di Maluku: UGM Prioritaskan Kenyamanan Mahasiswa KKN, Ditarik Atau Lanjut?

"Alih-alih menjadi ruang intelektual untuk perjuangan rakyat, forum tersebut berubah menjadi arena konfliktual tempat penguasa mencari muka," ujarnya.

Diungkapkan Tiyo, salah satu alasan utama penarikan diri itu tidak lain menyusul hadirnya elite politik dan aparat negara dalam forum yang disebut kerakyatan tersebut.

Menurutnya hal itu mencederai independensi gerakan mahasiswa itu sendiri.

"Kami mempertanyakan kehadiran Ketum Partai Perindo, Menpora, Wagub Sumbar, Kapolda, hingga Kepala BIN Sumbar dalam forum yang katanya 'kerakyatan.' Apakah gerakan mahasiswa kini harus merapat ke kekuasaan?" kritik Tiyo.

Tak sampai di situ saja, ada pula simbol-simbol kekuasaan misalnya berupa karangan bunga dari Kepala BIN Daerah Sumbar di depan ruang sidang utama.

"Ini bukan sekadar simbol, ini tanda bahaya. Tanda bahwa forum mahasiswa sedang dirangkul kekuasaan untuk dijinakkan," tegasnya.