SuaraJogja.id - Sebanyak 13 warga RW 01 Tegal Lempuyangan akhirnya harus meninggalkan rumah mereka di sekitar kawasan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta.
Sesuai tenggat waktu dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), warga yang terdampak penataan aset di jalur operasional kereta api itu diminta menyerahkan kunci rumah sekaligus menyelesaikan proses pembongkaran bangunan tambahan yang berdiri di atas lahan milik negara, Kamis (31/7/2025).
"Agenda hari ini dimulai pukul 9 pagi. Kami bertemu dengan pihak KAI dan juga dari Keraton untuk mengembalikan kunci rumah ini," ujar Ketua RW 01 Tegal Lempuyangan, Antonius Handriutomo, Kamis siang.
Anton mengungkapkan, selain menyerahkan rumah, warga juga menerima sisa kompensasi dari PT KAI.
Besaran kompensasi masing-masing warga berbeda tergantung luasan bangunan tambahan yang mereka bangun dan tempati selama bertahun-tahun.
Jumlah terkecil adalah Rp21 juta dan terbesar mencapai Rp141 juta.
"Kompensasi 50 persen pertama sudah diberikan pada 24 Juni lalu saat kami menandatangani surat persetujuan pindah. Sisanya dibayarkan hari ini," paparnya.
Warga juga akhirnya menerima bebungah atau uang dari Keraton Yogyakarta. Keraton memberikan bebungah sebesar Rp750 juta yang dibagikan sama rata ke 13 warga.
"Kami menerima sisa 50 persen kompensasi yang dijanjikan oleh KAI, dan sekaligus menerima bebungah dari Keraton sebesar Rp750 juta, yang dibagi untuk 14 rumah," jelasnya.
Baca Juga: Detik-Detik Buruh Harian Lepas Terserempet KRL di Lempuyangan, Kaki dan Tangan Alami Luka Parah
Setelah proses tersebut selesai, lanjut Anton, PT KAI akan menutup seluruh rumah dengan seng.
Warga tidak lagi diperkenankan untuk masuk ke kawasan tersebut.
Proses relokasi ini merupakan bagian dari program penataan kawasan Stasiun Lempuyangan yang tengah dikembangkan oleh PT KAI.
Penataan ini mencakup pembersihan bangunan tambahan di rumah-rumah dinas yang merupakan aset PT KAI.
Bangunan akan digunakan PT KAI kedepannya demi kepentingan optimalisasi operasional dan pengembangan kawasan itu.
Namun fasad dari seluruh bangunan utama tidak boleh dirobohkan karena merupakan cagar budaya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
-
Rp4,6 Miliar Digelontorkan, Mesin Produksi Susu di DIY Diduga Tak Pernah Berfungsi
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Pameran ARCHIVEPELAGO: 45 Tahun Garin Nugroho Menyemai Indonesia
-
Segera Diadili Pengadilan, 13 Tersangka Kasus Little Aresha Dipindah ke Lapas Perempuan Gunungkidul