Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Kamis, 14 Agustus 2025 | 12:50 WIB
Enam orang tersangka dihadirkan saat rilis kasus mafia tanah Mbah Tupon di Mapolda DIY, Jumat (20/6/2025). [Hiskia/Suarajogja]

SuaraJogja.id - Penanganan kasus mafia tanah dengan korban Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon kini resmi memasuki Tahap II.

Dalam hal ini enam tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DIY.

Adapun enam tersangka yang diserahkan ke Kejati DIY itu yakni BR (60) pria warga Kasihan, Bantul.

Lalu Tk (54) pria warga Kasihan, Bantul; VW (50) perempuan, warga Pundong, Bantul; Ty (50) warga Sewon, Bantul.

Kemudian MA (47) laki-laki, warga Kotagede, Kota Yogyakarta, dan IF (46) perempuan warga Kotagede, Kota Yogyakarta.

Penyerahan enam tersangka dan barang bukti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY ke Kejaksaan Tinggi DIY pada Selasa, 12 Agustus 2025 kemarin.

"Penyidik Ditreskrimum Polda DIY telah menyerahkan enam tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DIY pada 12 Agustus 2025," kata Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, dikutip Kamis (14/8/2025)

Ihsan menegaskan komitmen Polda DIY terhadap perlindungan hak-hak masyarakat.

Terkhususnya dalam hal kepemilikan tanah yang sah secara hukum dengan memberantas praktik mafia tanah.

Baca Juga: Bupati Sleman Akui Pahit, Sakit, Malu Usai Diskominfo Digeledah Kejati DIY Terkait Korupsi Internet

"Dengan demikian, kasus ini selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan Kami akan terus mengawal proses hukumnya," ungkapnya.

Ihsan turut mengimbau seluruh masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan atau penggelapan terkait tanah, serta tidak ragu melaporkan ke kepolisian apabila menemukan indikasi adanya praktik mafia tanah di wilayahnya.

Diketahui selain enam tersangka, masih ada satu tersangka berinisial AH (60) pria warga Kraton, Kota Yogyakarta.

AH belum ikut diserahkan mengingat berkas yang belum dinyatakan lengkap atau belum berstatus P21.

Kasus ini berawal dari laporan yang dibuat pada 14 April 2025, dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui modus pecah bidang terhadap objek Sertifikat Hak Milik (SHM) milik korban.

Perkembangan perkara ini sebelumnya telah dirilis kepada publik pada Jumat, (20/6/2025) lalu.

Polda DIY telah resmi menetapkan tujuh tersangka dalam kasus mafia tanah Mbah Tupon.

Enam di antaranya telah ditahan, sementara satu tersangka tak ditahan akibat masalah kesehatan.

Disangkakan Pasal Berlapis

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol Idham Mahdi menuturkan pasal berlapis yang diterapkan mulai dari penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen dan pencucian uang.

Pasal-pasal itu di antaranya Pasal 378 KUHPidana, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Potret Mbah Tupon korban kasus mafia tahan (kaus abu-abu) bertemu Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. (Twitter)

Pasal 372 KUHPidana diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.

Lalu Pasal 263 KUHPidana diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 266 KUHPidana diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kemudiam masih ditambah Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal (3) dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Pasal (4) dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Pasal (5) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Untuk delik penyucian uangnya tentunya setelah kita lakukan tahapan penyidikan mengumpulkan mencari barang bukti dan membuat lebih terang peristiwa pidana ini. Guna menentukan tersangkanya penyidik berpendapat ada dugaan tindak pidana penyucian uang," ungkap Idham di Mapolda DIY, Jumat (20/6/2025).

"Diawali dari kejahatan awalnya yang kita juncto-kan kepada tindak pidana penyucian uang," imbuhnya.

Disampaikan Idham, pihaknya menilai ada aliran dana dari masing-masing tersangka.

"Kemudian kita sudah meminta print out terkait dengan transfer dari rekening masih-masih tersangka dan, penyidik berkeyakinan adanya aliran di dalam rekening itu," sebut dia.

Load More