Sultan Legawa Danais Dipangkas, DPRD DIY Meradang! Apa yang Terjadi?

SuaraJogja.id - Pemda DIY harus gigit jari. Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan (kemenkeu) berencana mengurangi transfer dana ke daerah, termasuk dana otonomi khusus pada 2026 mendatang.

Salah satu dampaknya, dana keistimewaan (danais) yang selama ini didapat Pemda DIY pun bakal berkurang karena alasan efisiensi anggaran.

Tak main-main, dikabarkan jumlah danais yang didapat DIY akan dipangkas sekitar Rp500 Miliar tahun depan. Jumlah itu turun 50 persen dari danais 2025 sebesar Rp1 Triliun.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X pun buka suara terkait rencana tersebut.

Meski berat, Sultan bersikap legawa atau pasrah akan kebijakan pemerintah pusat.

"Ya rapopo potong [ya tidak apa-apa dipotong], penghematan semua kena kan," papar Sultan dikutip Kamis (21/8/2025).

Menurut Sultan, pemangkasan anggaran merupakan bagian dari upaya efisiensi nasional yang mau tidak mau juga berdampak ke daerah.

Walaupu signfiikan, Sultan memastikan program-program keistimewaan tetap akan berjalan.

Namun cakupan dan skala program-program tersebut akan lebih kecil dari sebelumnya.

Baca Juga: Gagasan Sekolah Rakyat Prabowo Dikritik, Akademisi: Berisiko Ciptakan Kasta Pendidikan Baru

Apalagi tahun ini danais juga sudah dipangkas lebih dari Rp 400 Miliar dari sebelumnya sebesar Rp 1,5 Triliun.

Padahal selama ini danais menjadi penopang utama berbagai program keistimewaan.

Di antaranya pelestarian budaya, penataan tata ruang, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

"Loh iya ya [program dari danais] tetap sampai kabupaten, kota akan sampai. Tetap programnya tetap jalan, hanya lebih kecil gitu saja, prioritas saja," ungkapnya.

Secara terpisah anggota Komisi D DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Fajar Gegana, mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi dari anggota partai politik (parpol) yang mengikuti rapat bersama Kemenkeu.

Pemangkasan hingga 50 persen dinilai terlalu drastis. Informasi tersebut, katanya, sudah disampaikan Kementerian Keuangan dalam rapat bersama.

"Informasi itu dari Kemenkeu. Pada waktu rapat disampaikan, rencananya Danais hanya Rp500 miliar yang dialokasikan ke dana transfer. Dari yang awalnya Rp1 triliun, kemudian menjadi Rp500 miliar. Hal ini juga sudah saya tanyakan ke kepala daerah, memang informasinya demikian," jelasnya.

Fajar menyebut, pemangkasan danais merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun sebelumnya.

Pada 2025, Danais sudah dikurangi Rp200 miliar, dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun.

Pemangkasan tersebut dinilai sangat berlebihan. Sebab jika kembali ditebas, banyak program yang terancam batal.

Apalagi anggaran Danais sudah berjalan dengan perencanaan matang, bahkan perencanaannya bisa dua tahun sebelumnya.

"Jadi kalau tiba-tiba dipotong, banyak hal yang akan terdampak. Program bisa tertunda, relevansinya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kalau penurunannya hanya Rp50–100 miliar mungkin masih bisa dirasionalisasi. Tapi kalau Rp500 miliar, jelas tidak cukup untuk merealisasikan program," tandasnya.

Fajar menambahkan, alasan efisiensi yang disampaikan pemerintah pusat sebenarnya bisa dipahami, Namun pemotongan setengah anggaran hingga tinggal Rp 500 Miliar dianggap kebijakan keliru.

Apalagi status keistimewaan DIY tidak bisa dilepaskan dari peran historis propinsi ini dalam perjalanan bangsa. DIY merupakan daerah istimewa yang dinamikanya luar biasa, berbeda dengan daerah lain.

Bahkan secara historis pun DIY punya peran penting dalam sejarah bangsa. Jadi keistimewaan ini seharusnya didukung, bukan malah dikurangi anggarannya.

"Ya, alasannya efisiensi. Kami paham efisiensi itu baik dan kami mendukung penataan sistem di pusat. Tapi kalau dipotong sampai 50 persen, apalagi sebelumnya sudah dipotong, ini terlalu jauh. Dampaknya program jelas tidak berjalan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pun akan terganggu," jelasnya.

Meski begitu, ia menekankan komitmen DIY terhadap NKRI tidak akan berubah.

Namun DPRD DIY mendesak pemerintah pusat meninjau ulang rencana pemangkasan danais.

"Kalau soal itu tidak. Komitmen kita tetap NKRI. Tapi harapan kami, status keistimewaan yang diberikan negara seharusnya diwujudkan dengan dukungan yang istimewa pula, bukan justru dipotong," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi