Dalam kondisi darurat, lanjut Banu, RSUP Dr Sardjito selalu menyiagakan tenaga medis spesialis di instalasi gawat darurat (IGD).
"Dalam kapasitas BPJS, non-BPJS itu standarnya adalah sama," tegasnya.
KPKKI Kirim Amicus Curiae ke MK
Komunitas Peduli Kebijakan Kesehatan Indonesia (KPKKI) melayangkan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Mereka menilai beleid tersebut justru membuka ruang komersialisasi layanan kesehatan dan berpotensi melemahkan akses publik terhadap hak konstitusional di bidang kesehatan.
Salah satu sorotan utama adalah rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan yang dinilai lebih diarahkan pada target pendapatan ketimbang peningkatan mutu pelayanan.
Dengan beban target finansial hingga triliunan rupiah setiap tahun, indikator kinerja tenaga medis dikhawatirkan lebih menekankan aspek revenue dibanding misi kemanusiaan dalam menolong pasien.
KPKKI juga menyoroti pergeseran wewenang kolegium pendidikan kedokteran ke Kementerian Kesehatan, serta program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang dianggap menurunkan kualitas pembelajaran.
Selain itu, kebijakan task shifting atau pengalihan tugas dinilai membahayakan.
Baca Juga: KPKKI Kirim Amicus Curiae ke MK: Komersialisasi Layanan Kesehatan Mengancam Hak Warga?
Sebab misalnya saja dapat memberi kewenangan tindakan operasi kepada dokter umum di daerah minim tenaga spesialis.
Polemik lain mencakup aturan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup tanpa evaluasi hingga potensi masuknya dokter asing dengan biaya tinggi. Menurut KPKKI, rangkaian kebijakan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dan semakin menguatkan arah komersialisasi layanan kesehatan di Indonesia.
"Kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sebenarnya adalah salah satu undang-undang yang kita harapkan akan memperbaiki status kesehatan publik di Indonesia ini ternyata banyak kelemahannya," kata Wahyudi, kepad awak media, Senin (8/9/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Rhenald Kasali Jadi Pembicara KBC BizFest 2026 UAJY, Bahas Tantangan Bisnis Masa Depan
-
UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Buruh Masih Tekor Rp1,8 Juta dari KHL
-
Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa
-
Pesta Nasabah Mekaar di Jogja, PNM Luncurkan Aplikasi Beasiswa dan Kenalkan Bunga Pinjaman 8 Persen
-
3.000 Bikers Padati JEC, Jogja Bike Rendezvous 2026 Dongkrak Pariwisata Yogyakarta