Gus Hilmy Geram: Kerusuhan Pola Terencana, Tapi Dalang Masih Misterius Ada Apa?

SuaraJogja.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, melontarkan keras terhadap penanganan kerusuhan dan penjarahan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pasalnya hingga kini negara belum menunjukkan langkah nyata dalam mengungkap dalang di balik peristiwa tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu, rakyat membutuhkan bukti nyata bukan sekadar pernyataan moral.

"Saya menghargai sikap Presiden yang menolak kerusuhan dan menekankan penegakan hukum, kemudian akan mereformasi kepolisian. Tetapi rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan moral. Jangan setengah hati," kata Gus Hilmy dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (12/9/2025).

Ia menyebut seharusnya persoalan ini tidak dibiarkan secara berlarut-larut.

"Apalagi sudah beberapa hari, sejumlah pelaku sudah ditetapkan, namun tidak ada perkembangan soal siapa aktor intelektualnya. Ini yang meresahkan," ucapnya.

Anggota Komite II DPD RI tersebut menyoroti bahwa Kapolri sudah menyampaikan indikasi kerusuhan.

Tak hanya itu Presiden Prabowo sendiri telah menyebut ada potensi makar.

Namun hingga kini publik tidak melihat pendalaman serius terkait berbagai pernyataan tersebut.

Baca Juga: Terungkap! Aliansi Jogja Memanggil Sebut Aksi di Polda DIY Tak Terkendali Akibat Ini

"Kalau Kapolri sudah lapor dan Presiden sudah bicara soal potensi makar, lantas sejauh mana tindak lanjutnya? Analisis-analisis intelijen yang beredar kenapa tidak didalami? Apa peran intelijen kita? Wong soal terorisme saja bisa cepat diungkap, kok dalam kasus ini seolah-olah tidak ada kejelasan siapa dalangnya," tuturnya.

"Padahal peristiwa ini punya pola dan indikasi nyata. Kan ada beberapa yang ditangkap. Sebenarnya bisa dilakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Ada apa sebenarnya?" tambahnya.

Ia menegaskan, kerusuhan dan penjarahan ini jelas bukan aspirasi murni warga negara.

Melainkan ulah provokator yang harus segera diungkap.

Jika Polri hanya berhenti pada pelaku lapangan, maka hukum telah gagal menyentuh akar masalah.

"Jangan sampai kasus sebesar ini menguap begitu saja, sementara kerugian akibat pengrusakan fasilitas umum sudah lebih dari Rp1,2 triliun. Kapolri harus berani membuktikan kinerjanya," tambahnya.