Ijazah Jokowi Belum Kelar, KPU Malah Bikin Aturan Baru yang Bikin Publik Geram

SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengundang sorotan publik dengan kebijakan terbarunya.

Melalui Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 21 Agustus 2025, KPU memutuskan bahwa 16 jenis dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk ijazah dan rekam medis, tidak dapat diakses publik tanpa persetujuan dari calon bersangkutan, mulai dari Pilpres 2029 mendatang.

Kebijakan ini segera memicu perdebatan sengit di masyarakat, menimbulkan kekhawatiran serius akan kemunduran transparansi dalam proses demokrasi Indonesia.

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa keputusan ini bukan untuk melindungi pihak tertentu, melainkan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Afifuddin menyebut Pasal 17 huruf G dan H UU KIP mengatur data-data yang dikecualikan, sementara Pasal 18 huruf A ayat 2 menyatakan data dapat dibuka dengan persetujuan pemilik data atau putusan pengadilan.

Menurutnya, KPU berupaya menyeimbangkan hak publik untuk tahu dengan hak individu atas perlindungan data pribadi.

Namun, penjelasan ini tidak serta merta meredakan kekhawatiran banyak pihak.

Isu Transparansi dan Kritik Publik yang Menguat

Bagi banyak kalangan, kebijakan ini adalah langkah mundur dari prinsip akuntabilitas dan keterbukaan yang harus dijunjung tinggi dalam negara demokratis.

Baca Juga: PN Sleman Tak Berwenang Adili Ijazah Jokowi? Penggugat: Hakim Salah Mengartikan Gugatan

"Pejabat publik seharusnya semua terbuka dong," ujar Deddy Sitorus dari PDIP, menyuarakan sentimen umum bahwa informasi penting seperti riwayat pendidikan seharusnya dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

Capres dan cawapres adalah figur publik yang akan mengemban amanah tertinggi, sehingga legalitas formal pencalonan mereka, terutama keaslian ijazah, menjadi kepentingan publik, bukan sekadar urusan privat.

Penutupan akses terhadap dokumen-dokumen krusial ini dikhawatirkan dapat membatasi fungsi kontrol masyarakat dan berpotensi menimbulkan kecurigaan, terutama di tengah iklim politik yang kerap diwarnai polarisasi.

Anggota DPR juga telah menyuarakan protes dan meminta klarifikasi mendalam dari KPU terkait dasar hukum serta dampak kebijakan ini terhadap transparansi pemilu.

Bayang-bayang Gibran dan Pilpres 2029

Perdebatan mengenai kebijakan KPU ini tidak dapat dilepaskan dari isu-isu yang telah beredar di panggung politik nasional.

Nama Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka, kerap disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk Pilpres 2029.

Seiring dengan spekulasi tersebut, latar belakang pendidikannya, khususnya ijazah SMA dari Singapura, telah menjadi sasaran empuk gugatan perdata dan pertanyaan publik.

Sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, telah menyoroti dugaan kejanggalan dalam riwayat pendidikan Gibran, seperti durasi sekolah di Orchid Park Secondary School yang disebut hanya dua tahun tanpa melampirkan ijazah kelulusan, serta jeda 13 tahun sebelum diterbitkannya surat penyetaraan pada 2019.

Dengan adanya kebijakan KPU yang baru, publik bertanya-tanya apakah keputusan ini secara tidak langsung akan melindungi calon-calon tertentu, termasuk Gibran, dari pengujian lebih lanjut atas latar belakang pendidikan mereka.

Sehingga sulit bagi publik untuk mengusik dan mempertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut di kemudian hari.

Polemik Ijazah Jokowi yang Tak Kunjung Usai

Kecurigaan publik semakin menguat mengingat polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah bergulir selama bertahun-tahun dan berulang kali menjadi objek gugatan hukum.

Meskipun Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai almamater Jokowi telah berkali-kali menegaskan keaslian ijazahnya, isu ini terus diangkat dan menjadi senjata politik.

Presiden Jokowi sendiri menduga ada 'agenda besar politik' dan 'kekuatan besar' di balik isu ijazah palsu yang terus-menerus digulirkan, bahkan sampai menyeret nama Gibran dan cucunya, Jan Ethes.

Kebijakan KPU yang kini menutup akses publik terhadap ijazah capres-cawapres pun seolah menjadi selaras dengan narasi tersebut, memunculkan spekulasi bahwa ada keinginan untuk "mengubur" isu serupa agar tidak lagi menjadi gangguan di masa depan.

Jika isu ijazah Presiden yang menjabat saat ini saja masih diragukan dan terus dipertanyakan keasliannya oleh sebagian publik, maka kebijakan pembatasan akses informasi ini dikhawatirkan hanya akan memperkeruh situasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemimpin negara.