SuaraJogja.id - Kota Yogyakarta kembali menghadapi darurat sampah. Kini seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung menangani persoalan sampah di masyarakat.
Hal itu turut dibenarkan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono.
Menurutnya bahwa sampah adalah persoalan bersama.
"Kalau kita bicara sampah, itu kan bicara problem bersama. Jadi, ya, problemnya masyarakat, problemnya pemerintah. Jadi, ketika kita kemudian mendudukkan itu sebagai problem kolektif, tentunya semua OPD yang harus mendudukkan itu sebagai satu hal yang kita kelola, kita hadapi bersama," kata Trihastono kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).
Pria yang akrab disapa Kelik itu mengatakan bahwa arahan wali kota menekankan fokus pada penanganan level hulu, yaitu rumah tangga.
Mengingat di Kota Jogja, kapasitas pengolahan sampah di hilir sangat terbatas sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci.
"Perubahan perilaku, membangun gerakan adalah satu jawabannya," imbuhnya.
Semua OPD Turun Langsung
Ia menyebut arahan itu ditindaklanjuti dengan OPD yang wajib mendampingi minimal satu kelurahan dalam gerakan pemilahan sampah.
Baca Juga: Sampah Menggunung: Jogja Kembali 'Numpang' Piyungan, Kapan Mandiri?
"Perintah Pak Wali masing-masing perangkat daerah menjadi pendamping satu atau dua kelurahan. Dan mulai minggu depan aksinya harus sudah mulai aksi nyata," tegasnya.
Dengan pola ini, praktis semua OPD kini ikut mengurusi sampah.
Ia menyebut bahwa dalam kondisi sekarang semua dinas merupakan dinas lingkungan hidup.
"Satu OPD satu kelurahan, artinya semua dinas selain ketugasan yang wajib itu juga mengurusi sampah juga. Terjemahan lapangannya adalah semua dinas adalah dinas lingkungan hidup sekarang," ungkapnya.
Tak hanya OPD saja, ASN turut dituntut untuk menjadi contoh di lingkungan tempat tinggal mereka.
Sebagai contoh, Diskominfosan Kota Jogja ditugaskan mendampingi Kelurahan Rejowinangun.
"Kemarin siang teman-teman sudah koordinasi dengan Kelurahan Rejowinangun, siang nanti kita koordinasi lagi dengan teman-teman Kemantren Kotagede," ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Jogja kini lebih detail memilah sampah organik menjadi basah dan tidak basah.
Ditegaskan Kelik, gerakan ini mencakup seluruh 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Sementara jumlah OPD ada sekitar 59 termasuk kemantren.
"Kemantren pasti akan mendampingi di seluruh kelurahan di kemantrennya, kemudian DLH pasti akan mensupervisi semua," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Sleman Ukir Sejarah, Quattrick Juara Umum Porda DIY, Bonus Atlet Dipastikan Naik
-
WNA Yordania Jadi Tersangka di Yogyakarta: Izin Investasi Fiktif Terbongkar
-
Strategi Jitu Sekda DIY Atasi Kemiskinan: Libatkan Asisten Hingga Mandiri Fiskal
-
Saldo DANA Kaget Langsung Cair? Ini Tiga Link Aktif yang Bisa Bikin Dompet Digitalmu Gendut
-
Tragis! Ratusan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, JCW Soroti Pengawasan Bobrok