Gibran dan Misteri 'Pendidikan Terakhir': Skandal KPU yang Bisa Pengaruhi Pilpres 2029?

SuaraJogja.id - Polemik Pendidikan Gibran di Situs KPU: Skandal Data atau Kesalahpahaman?

Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan tajam publik.

Hal ini memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat dan dunia maya.

Perubahan informasi terkait pendidikan terakhir Gibran yang awalnya tercatat ambigu menjadi "S1" telah menimbulkan gelombang kritik dan kecurigaan terhadap kinerja KPU.

Awal Mula Kegaduhan: "Pendidikan Terakhir" yang Menjadi Candaan Netizen

Kontroversi ini bermula ketika netizen menemukan entri "Pendidikan Terakhir" pada kolom riwayat pendidikan Gibran di situs KPU.

Kejanggalan ini sontak menjadi bahan perbincangan, bahkan candaan di media sosial.

Banyak yang mempertanyakan validitas data tersebut, dengan komentar seperti, "Yang salah siapa sih? Pendidikan terakhir kok tertulis pendidikan terakhir juga."

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan tetapi juga memicu spekulasi dan kecurigaan publik terhadap transparansi data KPU.

Baca Juga: Wapres Kagum saat PSM UAJY 'Ngamen' di Alun-Alun Selatan Jogja, Personel Dapat Dukungan Tak Terduga

Perubahan Mendadak dan Gugatan Subhan Palal
Setelah beberapa waktu menjadi viral, informasi pendidikan terakhir Gibran di situs KPU tiba-tiba berubah menjadi "S1".

Perubahan mendadak ini diketahui oleh Subhan Palal, seorang warga negara Indonesia yang tengah menggugat Gibran secara perdata sebesar Rp 125 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Subhan Palal menuding KPU telah melakukan penggantian riwayat pendidikan Gibran di situs resminya.

Keberatan ini disampaikan Subhan dalam sidang lanjutan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (22/9/2025) kemarin.

Ia menyatakan bahwa perubahan data tersebut sangat signifikan dan berdampak pada konstruksi gugatannya.

Bantahan KPU dan Komitmen Penyelidikan

Menanggapi tudingan tersebut, Anggota KPU, Idham Holik, angkat bicara.

Idham berjanji pihaknya akan mendalami klaim Subhan Palal terkait perubahan isian di bagian "Pendidikan Terakhir" pada profil cawapres di website info pemilu KPU.

Namun, Idham dengan tegas membantah adanya pergantian atau perubahan data riwayat pendidikan Gibran oleh KPU.

Ia menegaskan bahwa data yang ada saat ini sama dengan data yang disampaikan Gibran saat tahapan pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023 lalu.

"Tidak ada pergantian atau perubahan daftar riwayat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 sejak tahapan pencalonan di akhir Oktober 2023 sampai hari ini," ujar Idham, dikutip Selasa (23/9/2025).

"Skandal Besar" Menurut Jeirry Sumampow

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menyatakan bahwa dugaan perubahan data di situs resmi KPU ini merupakan persoalan serius.

"Menurut saya, perubahan data apapun di situs resmi KPU, apalagi menyangkut calon presiden atau wakil presiden, bukan perkara sepele," kata Jeirry.

Ia bahkan menyebutnya sebagai "skandal besar," mengingat melibatkan nama Wakil Presiden yang sedang menjabat.

Menurut Subhan Palal, ia baru menyadari perubahan data ini pada Jumat, 19 September 2025.

Dampak pada Proses Hukum dan Sorotan Politik Gibran

Dalam persidangan, keberatan Subhan Palal terkait perubahan data di situs KPU tidak langsung ditanggapi oleh pihak KPU maupun pengacara Gibran.

Majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan ke tahap mediasi.

Meskipun demikian, isu ini tetap menjadi perhatian utama, khususnya karena riwayat pendidikan SMA Gibran yang disebut dilaksanakan di Singapura dan Australia masih menjadi bagian dari pokok gugatan Subhan.

Polemik pendidikan Gibran ini menambah daftar panjang sorotan tajam masyarakat terhadap perjalanan politiknya.

Sebagai Wakil Presiden yang kini berada di pusat kekuasaan, setiap detail mengenai dirinya menjadi perhatian publik.

Dengan adanya isu pendidikan ini, ditambah dengan instruksi Presiden Jokowi kepada relawan untuk mengawal Gibran di Pilpres 2029, kondisi politik Gibran semakin kompleks.

Kontroversi ini tidak hanya menguji transparansi institusi negara seperti KPU, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas Gibran Rakabuming Raka menjelang kontestasi politik yang lebih besar di masa depan.