- MBG hingga kini masih terus bermasalah
- Guru Besar UGM menyarankan untuk ditinjau ulang
- Korban keracunan mencapai 11 ribu orang
SuaraJogja.id - Guru Besar Fisipol UGM, Dafri, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya ide besar salah satu program prioritas pemerintah itu sudah sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) namun sayang praktiknya tak dieksekusi dengan baik.
Hal itu terlihat dari jumlah kasus keracunan akibat MBG yang sudah mencapai ribuan. Termasuk kasus di SMAN 1 Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Permasalahan ini tidak bisa dilihat semata sebagai kegagalan ide, tetapi dari sisi kelemahan tata kelola dan kesiapan implementasi," kata Dafri, dikutip, Kamis (23/10/2025).
Menurut Dafri, program ini sebaiknya menerapkan keadilan substansial. Dalam artian fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
"Ada anak-anak dari keluarga mampu terbilang bisa lebih memenuhi gizi dari takaran yang disediakan. Justru mereka yang rentan kekurangan gizi lah yang perlu diprioritaskan," ucapnya.
Ia menilai penghentian sementara program MBG bisa menjadi langkah rasional saat ini.
Tujuannya untuk meninjau ulang prosedur penyediaan makanan secara komprehensif, standar bahan pangan, serta mekanisme pengawasan mutu di lapangan.
Apalagi dengan potensi korban keracunan yang akan mengalami gangguan fisik maupun psikologis akibat trauma dari kejadian tersebut.
Baca Juga: Setelah 13 Tahun 'Mangkrak': 2 Kereta Kuda Keraton Yogyakarta Kembali 'Miyos'
"Kita tidak bisa menutup mata. Dua atau tiga korban saja seharusnya sudah menjadi peringatan serius sebab ini menyangkut nyawa manusia," tegasnya.
Disampaikan Dafri, kebijakan strategis seperti ini seharusnya disusun berdasarkan kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek kesehatan, budaya, hingga distribusi sosial.
Idealnya, kebijakan sebesar ini harus dirancang berdasarkan data dan riset komprehensif bukan justru berlandaskan pada keputusan yang tergesa-gesa.
"Apalagi, konteks sosial dan lingkungan di Indonesia berbeda jauh dengan negara-negara yang menjadi rujukan program serupa," terangnya.
Lebih lanjut, Dafri menekankan pentingnya melihat masalah ini secara menyeluruh.
Termasuk faktor kebersihan air, lingkungan, dan pola hidup masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais