- MBG hingga kini masih terus bermasalah
- Guru Besar UGM menyarankan untuk ditinjau ulang
- Korban keracunan mencapai 11 ribu orang
SuaraJogja.id - Guru Besar Fisipol UGM, Dafri, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya ide besar salah satu program prioritas pemerintah itu sudah sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) namun sayang praktiknya tak dieksekusi dengan baik.
Hal itu terlihat dari jumlah kasus keracunan akibat MBG yang sudah mencapai ribuan. Termasuk kasus di SMAN 1 Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Permasalahan ini tidak bisa dilihat semata sebagai kegagalan ide, tetapi dari sisi kelemahan tata kelola dan kesiapan implementasi," kata Dafri, dikutip, Kamis (23/10/2025).
Menurut Dafri, program ini sebaiknya menerapkan keadilan substansial. Dalam artian fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
"Ada anak-anak dari keluarga mampu terbilang bisa lebih memenuhi gizi dari takaran yang disediakan. Justru mereka yang rentan kekurangan gizi lah yang perlu diprioritaskan," ucapnya.
Ia menilai penghentian sementara program MBG bisa menjadi langkah rasional saat ini.
Tujuannya untuk meninjau ulang prosedur penyediaan makanan secara komprehensif, standar bahan pangan, serta mekanisme pengawasan mutu di lapangan.
Apalagi dengan potensi korban keracunan yang akan mengalami gangguan fisik maupun psikologis akibat trauma dari kejadian tersebut.
Baca Juga: Setelah 13 Tahun 'Mangkrak': 2 Kereta Kuda Keraton Yogyakarta Kembali 'Miyos'
"Kita tidak bisa menutup mata. Dua atau tiga korban saja seharusnya sudah menjadi peringatan serius sebab ini menyangkut nyawa manusia," tegasnya.
Disampaikan Dafri, kebijakan strategis seperti ini seharusnya disusun berdasarkan kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek kesehatan, budaya, hingga distribusi sosial.
Idealnya, kebijakan sebesar ini harus dirancang berdasarkan data dan riset komprehensif bukan justru berlandaskan pada keputusan yang tergesa-gesa.
"Apalagi, konteks sosial dan lingkungan di Indonesia berbeda jauh dengan negara-negara yang menjadi rujukan program serupa," terangnya.
Lebih lanjut, Dafri menekankan pentingnya melihat masalah ini secara menyeluruh.
Termasuk faktor kebersihan air, lingkungan, dan pola hidup masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Terkini
-
Dorong Ekonomi, Volume Transaksi Merchant BRI Raih Rp67,9 Triliun
-
Siswa Non Muslim di Jogja Diperlakukan Diskriminatif Saat Pelajaran Agama, Tak Punya Ruangan Tetap
-
Perry Warjiyo Mundur dari Bank Indonesia, Ekonom Sebut Tekanan Rupiah Bakal Membesar
-
Sidang Praperadilan Memanas, Hakim Pertanyakan Dasar Kejari Tetapkan Raudi Akmal Tersangka
-
Ucapan 'Londo Ireng' Prabowo Dinilai Ancam Demokrasi, Jurnalis: Kami Bukan Musuh Negara