Proyek Strategis Nasional (PSN) Untungkan Siapa? Jeritan Petani, Perempuan, dan Masyarakat Adat yang Terpinggirkan

SuaraJogja.id - Di tengah gencarnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang sebagai tonggak kemajuan ekonomi, ada kelompok masyarakat yang justru terpinggirkan. Lahan pertanian kehilangan kesuburannya.

Kaum rentan seperti petani perempuan ikut terdampak. Sementara masyarakat adat terancam kehilangan tanah dan rumah adat mereka.

Padahal pembangunan yang mestinya membawa kesejahteraan, bagi sebagian orang justru menghadirkan luka.

Sebut saja Atika Manggala, pendiri Sri Tumuwuh, komunitas yang bergerak dalam pertanian berkelanjutan dan penghayat serta pelestari kearifan leluhur dari Yogyakarta menceritakan betapa besar dampak pembangunan tol di kota ini terhadap lahan dan kehidupan petani di wilayahnya.

“Kalau dihitung, dampaknya besar sekali. Pertanian kami jadi tidak subur karena di dekat lahan itu ada pabrik semen, limbahnya mengalir ke parit yang menuju sawah," paparnya disela Konferensi Internasional Agama Leluhur atau ICIR ke-7 di UGM, Yogyakarta, Kamis (23/10/2025).

Air yang dahulu menjadi sumber kehidupan, lanjutnya membawa residu semen dari hulu.

Kesuburan tanah menurun, tanaman tak lagi tumbuh optimal.

Para petani sempat menyuarakan protes, bahkan pemerintah sempat membantu dengan pengadaan sumur baru.

Namun, bagi Atika dan kelompoknya, kerusakan yang terjadi tidak mudah dipulihkan.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Mandek? Guru Besar UGM: Lebih Baik Ditinjau Ulang

"Kami akhirnya berfokus pada apa yang bisa kami lakukan menanam tanaman yang cocok dengan kondisi lingkungan sekarang. Yang penting kami tetap melakukan laku kami, karena soal hasil, kami percaya, itu sudah ada yang mengatur. Tapi menjaga tanah dan kehidupan, itu tanggung jawab kami," tandasnya.

Di tengah situasi sulit, para petani berjuang menjadi penjaga ketahanan keluarga dan budaya lokal.

Sebab pembangunan ternyata belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.

Dia hanya berharap, kaum perempuan, petani, dan masyarakat adat tak jadi korban pembangunan.

Pembangunan yang sejati seharusnya tidak merampas ruang hidup mereka, tetapi memperkuatnya.

Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengungkapkan PSN tidak boleh dijalankan tanpa mengindahkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.