- Proyek Strategi Nasional atau PSN justru berdampak negatif kepada masyarakat
- Pemerintah seharusnya menyelesaikan secara tuntas hingga tidak ada dampak yang dialami warga
- Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap wanita yang kehilangan pekerjaan
Sebab dalam RPJMN sudah jelas disebutkan PSN bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Karenanya harus dilakukan dengan akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan transparansi," ujarnya.
Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, banyak proyek PSN yang tidak melalui proses partisipatif.
Informasi yang diterima masyarakat seringkali tidak lengkap, bahkan dampak sosial jarang disosialisasikan secara jujur.
Dari tahun 2020 hingga 2025, tercatat ada 80 kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) dan konflik agraria serta kekerasan yang menyertainya.
Dari jumlah itu, 42 kasus melibatkan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.
Perempuan sering menghadapi ancaman ganda. Mereka tidak hanya kehilangan sumber penghidupan namun juga menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi ketika memperjuangkan haknya atas tanah dan lingkungan.
"Sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi ruang hidup perempuan justru berkurang karena pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan," ungkapnya.
Untuk itu Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah mematuhi prinsip-prinsip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Mandek? Guru Besar UGM: Lebih Baik Ditinjau Ulang
"Pemerintah juga mesti memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak," tandasnya.
Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan, menambahkan dampak PSN tidak hanya terasa di Jawa, tetapi juga di wilayah timur Indonesia.
Bagi masyarakat adat, rumah adat bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat identitas dan spiritualitas.
"Kami turun langsung ke lapangan di NTT, ke Bojoleo, Timor, dan Ende. Kami melihat bagaimana masyarakat adat kehilangan rumah adat mereka karena proyek geotermal dan pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Relokasi paksa dan hilangnya ruang ritual, lanjutnya membuat warga kehilangan bagian penting dari kehidupan sosial dan kultural mereka.
Sumber kehidupan seperti mata air pun terancam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Terungkap! 5 Fakta Mengerikan Kasus Kekerasan Berantai di Daycare Little Aresha Jogja
-
Neraka Berkedok Daycare di Jogja: Bayi Diikat, Lapar, dan Pulang Bawa Luka
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Pemkot Yogyakarta Bakal Sweeping Daycare Tak Berizin
-
Izin Bodong! Daycare Little Aresha Jogja Ternyata Tak Berizin, 53 Anak Jadi Korban Kekerasan
-
Satu Kamar Diisi 20 Anak! Polresta Jogja Bongkar Praktik Tak Manusiawi di Daycare Umbulharjo