- Proyek Strategi Nasional atau PSN justru berdampak negatif kepada masyarakat
- Pemerintah seharusnya menyelesaikan secara tuntas hingga tidak ada dampak yang dialami warga
- Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap wanita yang kehilangan pekerjaan
Sebab dalam RPJMN sudah jelas disebutkan PSN bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Karenanya harus dilakukan dengan akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan transparansi," ujarnya.
Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, banyak proyek PSN yang tidak melalui proses partisipatif.
Informasi yang diterima masyarakat seringkali tidak lengkap, bahkan dampak sosial jarang disosialisasikan secara jujur.
Dari tahun 2020 hingga 2025, tercatat ada 80 kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) dan konflik agraria serta kekerasan yang menyertainya.
Dari jumlah itu, 42 kasus melibatkan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.
Perempuan sering menghadapi ancaman ganda. Mereka tidak hanya kehilangan sumber penghidupan namun juga menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi ketika memperjuangkan haknya atas tanah dan lingkungan.
"Sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi ruang hidup perempuan justru berkurang karena pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan," ungkapnya.
Untuk itu Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah mematuhi prinsip-prinsip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Mandek? Guru Besar UGM: Lebih Baik Ditinjau Ulang
"Pemerintah juga mesti memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak," tandasnya.
Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan, menambahkan dampak PSN tidak hanya terasa di Jawa, tetapi juga di wilayah timur Indonesia.
Bagi masyarakat adat, rumah adat bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat identitas dan spiritualitas.
"Kami turun langsung ke lapangan di NTT, ke Bojoleo, Timor, dan Ende. Kami melihat bagaimana masyarakat adat kehilangan rumah adat mereka karena proyek geotermal dan pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Relokasi paksa dan hilangnya ruang ritual, lanjutnya membuat warga kehilangan bagian penting dari kehidupan sosial dan kultural mereka.
Sumber kehidupan seperti mata air pun terancam.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Trump Ancam Timnas Iran: Mundur dari Piala Dunia 2026 Kalau Tak Mau Celaka
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
Terkini
-
Kantor Bank BPD DIY Wirobrajan Terbakar, Enam Motor Inventaris Ludes Dilalap Api
-
Detik-detik Mencekam Kebakaran Kantor Kas BPD DIY di Jogja: Ledakan Trafo Diduga Jadi Pemicu
-
Jelang Tuntutan Kasus Hibah Sleman, Pertanyaan Majelis Hakim Soroti Risiko Kriminalisasi Kebijakan
-
XL ULTRA 5G+ Raih Sertifikasi Ookla, Bukti Performa Jaringan Diakui Dunia
-
Syukuran Satu Danantara, Cermin Semangat BUMN Bergerak dalam Satu Langkah