- Proyek Strategi Nasional atau PSN justru berdampak negatif kepada masyarakat
- Pemerintah seharusnya menyelesaikan secara tuntas hingga tidak ada dampak yang dialami warga
- Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap wanita yang kehilangan pekerjaan
Sebab dalam RPJMN sudah jelas disebutkan PSN bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Karenanya harus dilakukan dengan akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan transparansi," ujarnya.
Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, banyak proyek PSN yang tidak melalui proses partisipatif.
Informasi yang diterima masyarakat seringkali tidak lengkap, bahkan dampak sosial jarang disosialisasikan secara jujur.
Dari tahun 2020 hingga 2025, tercatat ada 80 kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) dan konflik agraria serta kekerasan yang menyertainya.
Dari jumlah itu, 42 kasus melibatkan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.
Perempuan sering menghadapi ancaman ganda. Mereka tidak hanya kehilangan sumber penghidupan namun juga menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi ketika memperjuangkan haknya atas tanah dan lingkungan.
"Sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi ruang hidup perempuan justru berkurang karena pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan," ungkapnya.
Untuk itu Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah mematuhi prinsip-prinsip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Mandek? Guru Besar UGM: Lebih Baik Ditinjau Ulang
"Pemerintah juga mesti memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak," tandasnya.
Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan, menambahkan dampak PSN tidak hanya terasa di Jawa, tetapi juga di wilayah timur Indonesia.
Bagi masyarakat adat, rumah adat bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat identitas dan spiritualitas.
"Kami turun langsung ke lapangan di NTT, ke Bojoleo, Timor, dan Ende. Kami melihat bagaimana masyarakat adat kehilangan rumah adat mereka karena proyek geotermal dan pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Relokasi paksa dan hilangnya ruang ritual, lanjutnya membuat warga kehilangan bagian penting dari kehidupan sosial dan kultural mereka.
Sumber kehidupan seperti mata air pun terancam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Purbaya Dicopot Pas Lagi Rapat RAPBN, Akademisi UMY Soroti Etika dan Kepatutan Penguasa
-
Menjemput Rezeki dari Balik Layar Gadget hingga Ujung Canting, Kisah Difabel Bertahan Hidup di Jogja
-
PORTA by Ambarrukmo Hadirkan Pameran Eksperimental Photography "Somewhere Blue" by Nia Nanoka
-
Dari Olahraga untuk Negeri, BRI Raih Indonesia Sports Industry of the Year 2026
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia