Pakar Soroti Peluang Kerja Luar Negeri, Kabar Gembira atau Cermin Gagalnya Ciptakan Loker?

SuaraJogja.id - Lonjakan peluang kerja di luar negeri yang belakangan disambut hangat oleh pemerintah dinilai menyimpan sebuah ironi besar.

Alih-alih menjadi kabar baik, fenomena ini justru dianggap sebagai cermin kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warganya sendiri di tengah angka pengangguran yang masih tinggi.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mengakui bahwa dari satu sisi, permintaan tenaga kerja dari negara lain bisa dilihat sebagai prestasi. Namun, ia mengingatkan adanya dua sisi mata uang yang perlu dicermati secara kritis.

"Banyaknya permintaan lowongan kerja di luar negeri tentu merupakan kabar gembira bagi pemerintah di tengah sulitnya menyediakan lapangan kerja di Indonesia," kata Subarsono saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025).

Meski begitu, ia menekankan bahwa jenis kualifikasi pekerjaan yang diminati menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah ini sebuah kebanggaan atau justru sebuah ironi.

Menurutnya, jika permintaan didominasi oleh tenaga terampil dan terdidik, hal itu patut diapresiasi.

"Kalau yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang terdidik dan memiliki ketrampilan tinggi, seperti dokter, perawat, ekonom, chef (koki), maka Pemerintah dan masyarakat Indonesia wajib bangga karena kompetensinya diakui oleh luar negeri," ungkapnya.

Sebaliknya, jika pasar kerja luar negeri lebih banyak menyerap tenaga kerja berketerampilan rendah (low skill worker), hal ini justru menjadi tamparan keras bagi citra Indonesia sebagai negara besar.

“Kalau yang dibutuhkan adalah tenaga kerja kelas bawah, seperti Asisten Rumah Tangga (ART), cleaner service dan gardener, maka kurang membanggakan bagi negeri sebesar Indonesia ini," ucapnya.

Baca Juga: Demokrasi di Ujung Tanduk? Disinformasi dan Algoritma Gerogoti Kepercayaan Publik

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Subarsono menyoroti rekam jejak kelam yang kerap menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang bekerja sebagai ART di berbagai negara.

"Pengalaman selama ini pengiriman ART di beberapa negara Timur Tengah dan Malaysia banyak menimbulkan masalah," imbuhnya.

Cermin Kegagalan di Dalam Negeri

Menurut Subarsono, dorongan masif dari pemerintah agar warga negaranya mencari nafkah di negeri orang tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan negara menciptakan lapangan kerja yang memadai di dalam negeri.

Ini menjadi jalan pintas di tengah tantangan ekonomi domestik.

"Dorongan Pemerintah bagi tenaga kerja Indonesia untuk berangkat ke LN untuk memenuhi permintaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dibaca kurang berhasilnya Pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganya," tegasnya.

Data menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah masih sangat besar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi bukti nyata tantangan tersebut.

"Jumlah pengangguran terbuka per Agustus 2025 sebanyak 4,85 persen atau 7.461.510. Oleh karena itu, tidak mudah menyediakan lapangan kerja bagi lebih 7 juta orang," ujarnya.

Atas dasar itu, Subarsono mendesak pemerintah untuk lebih selektif dalam menyikapi tawaran kerja dari luar negeri, terutama yang menyangkut sektor pekerja rumah tangga yang rentan eksploitasi.

"Catatan saya, kalau yang dibutuhkan adalah tenaga kerja kelas bawah khususnya ART, lebih baik tawaran tersebut tidak perlu diterima," tandasnya.

Jika pemerintah tetap bersikeras mengirimkan pekerja di sektor tersebut, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir memberikan pembekalan dan perlindungan maksimal. Tujuannya jelas, agar para pahlawan devisa tidak lagi menjadi korban perlakuan tidak manusiawi.

"Agenda serius bagi pemerintah apabila mau mengirimkan ART adalah memberikan bekal khusus berupa soft skill, seperti kursus bahasa sesuai dengan bahasa negara tujuan dan skill dalam menggunakan alat-alat rumah tangga modern misalnya microwave, dishwasher, washing machine dan lain sebagainya," pungkasnya.