- Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap adanya kabupaten mengakali hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
- KPK mendeteksi pengondisian jawaban responden dengan membandingkan hasil survei, dokumen, dan kondisi lapangan yang sebenarnya.
- KPK berencana menggunakan teknologi digital dan AI untuk mendeteksi pola tidak wajar serta mengembangkan e-learning antikorupsi bagi lima juta ASN.
SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap masih adanya daerah yang mencoba mengakali hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Hal itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
"Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengkondisikan hasil survei [SPI]," kata Setyo.
Dalam satu contoh kasus itu, Setyo bilang bahwa satu daerah itu sengaja mengondisikan jawaban para responden SPI. Ia enggan mengungkap lebih jauh daerah yang mengakali survei tersebut.
Namun upaya nakal tersebut dilakukan dengan mengarahkan seluruh jajaran agar melaporkan setiap pesan WhatsApp dari KPK secara berjenjang.
Langkah pengondisian tersebut dirancang untuk memperbaiki skor integritas daerah tersebut.
Menurutnya, pola pengondisian tersebut sempat membuat skor SPI daerah itu terlihat baik. Namun KPK tetap mampu mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara jawaban survei dan kondisi riil di lapangan.
KPK juga menilai dokumen pendukung yang disertakan tidak selaras dengan hasil survei.
Ia menambahkan bahwa proses verifikasi KPK dilakukan tidak hanya melalui hasil survei semata. Dilakukan pula pembandingan dengan dokumen serta kondisi lapangan.
Baca Juga: KPK Dalami Korupsi Kuota Haji di Era Gus Yaqut, Skandal Sebelum Tahun 2024 Terkuak
"Kami bandingkan dengan dokumen penyertanya, kami simpulkan bahwa ini adalah akalan-akalan. Setelah kami dalami ternyata betul, ada cipta kondisi bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik," ungkapnya.
Setyo menuturkan bahwa responden SPI tidak hanya berasal dari internal pegawai. Melainkan mencakup ahli, pihak eksternal, mantan pegawai, auditor, hingga aparat penegak hukum.
Untuk memperkuat integritas survei, KPK berencana memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Sehingga dapat mendeteksi pola tidak wajar secara lebih cepat.
Setyo meyakini digitalisasi akan membuat celah manipulasi semakin kecil. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa integritas tetap menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi.
Upaya mengakali survei menurutnya menunjukkan bahwa masih ada pihak yang takut transparansi sebab memiliki sesuatu yang ingin ditutupi.
Untuk memperkuat ekosistem antikorupsi, KPK juga terus mengembangkan e-learning bagi ASN. Setyo menuturkan bahwa lebih dari lima juta ASN akan mengikuti pembelajaran daring terkait perilaku antikorupsi secara bertahap.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Pasca Ramai Dugaan Diskriminasi Siswa, Disdikpora DIY Wajibkan Sekolah Sediakan Ruang Belajar Agama
-
Usai Menang Praperadilan, Raudi Akmal Terlihat Langsung Turun ke Masyarakat
-
Kisah Rosidah di Sumenep, UMKM Gula Merah Tumbuh Pesat Setelah Memanfaatkan KUR BRI
-
Gawat! DIY Tak Punya Anggaran Dropping Air, Empat Kabupaten Sudah Alami Kekeringan
-
Tegas! 17 SPPG di DIY Ditutup, Buntut Kasus Keracunan hingga Masalah Izin