- Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta menyoroti praktik parkir liar dan pungli yang masih terjadi selama libur Nataru di kawasan wisata seperti Malioboro.
- Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan Pemkot Yogyakarta terhadap implementasi aturan parkir resmi di lapangan selama periode liburan.
- Pemkot Yogyakarta menyiapkan kantong parkir tambahan seperti di Menara Kopi dan SMP Negeri 3, sementara Polresta membagikan *barcode* informasi parkir resmi.
SuaraJogja.id - Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Munazar menyoroti soal praktik parkir liar dan pungutan liar (pungli) di kawasan Kota Yogyakarta saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurutnya perlu penertiban lebih masif lagi untuk menekan praktik ilegal tersebut.
Diakui Munazar, beberapa laporan masyarakat dan wisatawan yang masuk masih ada praktik penarikan tarif parkir di luar ketentuan resmi tanpa karcis.
Terlebih lagi keluhan tersebut muncul di kawasan wisata, misalnya sekitar Malioboro dan kawasan penyangga. Padahal lokasi-lokasi itu sangat berpotensi padat pengunjung saat musim liburan.
Munazar menilai kondisi ini memunculkan kesan lemahnya pengawasan pemerintah Kota. Terutama di titik-titik wisata yang diprediksi akan mengalami lonjakan kunjungan.
Hingga memasuki periode Nataru, belum terlihat langkah penertiban yang signifikan di lapangan. Situasi ini kemudian memicu kekhawatiran publik karena praktik parkir liar kerap berulang setiap momentum libur panjang.
"Setiap menjelang libur panjang, persoalan parkir liar dan pungli selalu muncul. Artinya ini menunjukkan pengawasan belum optimal," ujar Munazar, Selasa (23/12/2025)
Munazar menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh pemerintah daerah.
"Aturan sudah ada, tetapi implementasinya di lapangan masih lemah," imbuhnya.
Ditegaskan Munazar, pembiaran terhadap praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan wisatawan. Sekaligus mencoreng citra Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata.
Baca Juga: 5 Rental Motor Murah Meriah di Jogja untuk Liburan Akhir Tahun 2025
"Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada kenyamanan pengunjung, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik lalu potensi kebocoran pendapatan daerah dari retribusi parkir," ujarnya.
Pihaknya mendorong Pemkot Yogyakarta untuk segera melakukan langkah konkret. Termasuk pengawasan rutin dan penertiban bersama Dinas Perhubungan, kepolisian, dan Satgas Saber Pungli, khususnya selama masa libur Nataru.
Tambah Kantong Parkir
Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bilang telah menyiapkan sejumlah kantong parkir tambahan. Kantong parkir itu ada di Menara Kopi serta Kridosono dengan berkolaborasi dengan pihak swasta.
Kemudian area parkir di Jalan Mangkubumi akan difungsikan khusus kendaraan kecil. Sementara bus diarahkan ke lokasi tertentu sesuai ketentuan.
"Kridosono kita utamakan untuk mobil-mobil kecil sehingga bus muter Kridosono langsung ke Menara Kopi," kata Hasto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
- 11 HP Murah untuk Ojol, Baterai Awet dan Layar Terang agar Tetap Nyaman di Jalan
- Persija dan PSM Masuk Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain Versi Data Terbaru APPI
- 7 Sepatu Slip On Lokal yang Empuk dan Anti Pegal untuk Kerja Komuter, Mulai Rp100 Ribuan
Pilihan
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!