- Kebijakan Donald Trump yang unilateral dan agresif mengancam stabilitas ekonomi serta keamanan global secara signifikan.
- Langkah penarikan diri AS dari kesepakatan internasional melemahkan upaya kolektif mengatasi krisis lingkungan global.
- Kebijakan tersebut dikhawatirkan memicu sistem *self-help* global, meningkatkan konflik, dan melemahkan peran AS.
SuaraJogja.id - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang semakin agresif dan unilateral saat ini dinilai berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan global.
Langkah Washington yang menarik diri dari puluhan organisasi internasional, menghentikan pendanaan, bahkan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mengedepankan kepentingan nasional secara ekstrem, memunculkan kekhawatiran baru tentang masa depan tatanan dunia.
Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas, menyatakan, arah kebijakan Trump yang dar-der-dor menunjukkan kecenderungan tindakan yang frontal dan minim pertimbangan terhadap dampak global.
"Yang dilakukan Trump hari ini bukan impulsif, tapi konsisten dengan janji politiknya sejak awal, yakni America First. Masalahnya, cara yang ditempuh sangat unilateral dan mengabaikan norma-norma global," papar Ratih di Yogyakarta, Jumat (9/1/2026).
Menurut dosen Magister HI tersebut, sejak masa kampanye Trump sudah menempatkan kepentingan ekonomi domestik, terutama sektor energi fosil, sebagai prioritas utama.
Slogan “Drill, baby, drill” yang ia gaungkan mencerminkan orientasi kebijakan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), khususnya minyak, dan penolakan terhadap agenda energi terbarukan serta kebijakan lingkungan.
Langkah AS keluar dari berbagai kesepakatan internasional, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim akhirnya memperlemah komitmen global dalam menghadapi krisis lingkungan. Penarikan Amerika dari kerangka kerja perubahan iklim seperti Badan Konvensi PBB untuk aksi iklim UNFCCC dan Paris Agreement berpotensi memperlambat upaya dunia menekan laju pemanasan global.
"Kalau negara penghasil emisi terbesar saja menarik diri dari komitmen lingkungan, maka semangat kolektif untuk menurunkan emisi akan melemah. Negara lain bisa saja ikut abai," tandasnya.
Selain dampak lingkungan, kebijakan lain yang digulirkan Trump juga berpotensi memukul ekonomi global. AS selama ini menjadi salah satu donatur terbesar bagi berbagai program pembangunan internasional di bawah PBB, termasuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: Distributor Menjerit: Tarif Trump 19 Persen Bikin Usaha Lokal Mati Suri?
Dengan ditariknya dukungan pendanaan tersebut, maka banyak program internasional terancam tertunda atau bahkan berhenti. Dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, kehilangan sumber pendanaan besar akan memperparah ketidakpastian.
"PBB akan kesulitan mencari sumber pembiayaan alternatif. Ini berarti banyak target pembangunan global kemungkinan tidak tercapai," ujarnya.
Ratih menambahan, kebijakan Trump sebenarnya merupakan cerminan tekanan ekonomi domestik negaranya sendiri. Orientasi eksploitasi sumber daya dan pengetatan anggaran internasional yang dilakukan negara itu menunjukkan upaya AS mencari tambahan devisa sekaligus mengurangi beban fiskal.
Bila Trump terus menerus membuat kebijakan yang kontroversial, maka dikhawatirkan akan berdampak besar pada terhadap tatanan keamanan global. Dengan melemahnya hukum internasional dan multilateralisme, dunia berpotensi bergerak menuju sistem self-help karena setiap negara hanya mengandalkan kekuatannya sendiri.
"Kalau negara paling kuat saja merasa tidak perlu patuh pada hukum internasional, maka negara lain bisa meniru. Ini bisa memicu perlombaan senjata dan meningkatnya konflik," katanya.
Ratih menilai kondisi ini berbahaya terutama bagi negara-negara yang relatif lebih lemah secara militer, tetapi memiliki sumber daya strategis. Negara-negara tersebut rentan terhadap tekanan politik, ekonomi, bahkan militer dari kekuatan besar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius
-
Dari Pintu ke Pintu, Mantri BRI Dewi Natalia Bantu Pedagang Lampung Akses Pembiayaan
-
Anggaran Minim, BPBD DIY Geser Alokasi Atasi Bencana di Jogja
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh