Disebut Termahal Kedua di Indonesia, Menelusuri Akar Pahit Biaya Hidup di Jogja yang Meroket

SuaraJogja.id - Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar dengan biaya hidup relatif murah, belakangan justru masuk dalam jajaran daerah dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Pengeluaran per Kapita (PPK) DIY mencapai Rp 20,6 juta per tahun atau nomor du a se-Indonesia.

Yogyakarta hanya berada satu tingkat dibawah Denpasar dengan PPK sebesar Rp 20,76 juta per tahun. Sedangkan Jakarta justru dibawah DIY dengan PPK sebesar Rp19,95 juta per tahun.

Kondisi ini jadi semacam paradoks ditengah rendahnya Upah Minimum Propinsi (UMP) maupun Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten/Kota. UMP DIY pada tahun ini terendah ketiga se-Indonesia dengan besaran Rp2,417 juta.

Pakar ekonomi dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rijadh Djatu Winardi pun memberikan komentarnya terkait fenomena ini. Rijadh menyebut tingginya biaya hidup di Yogyakarta bukan disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat lokal.

Sebab struktur ekonomi Yogyakarta memiliki karakteristik khusus yang tidak bisa disamakan dengan kota-kota besar lainnya.

“Kalau kita melihat secara struktural, daya beli yang tampak tinggi di Yogyakarta itu bukan sepenuhnya berasal dari masyarakat lokal,” ujar Rijadh dalam diskusi Shadow Economy di Yogyakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, terdapat dua kelompok utama yang mendorong tingginya aktivitas konsumsi di Yogyakarta. Pertama adalah mahasiswa pendatang yang jumlahnya sangat besar.

Yang kedua adalah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tingkat belanja wisatawan yang berlibur di DIY relatif tinggi.

Baca Juga: Daya Beli Turun, UMKM Tertekan, Pariwisata Jogja Lesu, Pelaku Usaha Dipaksa Berhemat

"Mahasiswa di Yogyakarta sebagian besar memiliki uang saku dari orang tua yang dikirim dari luar daerah. Uang ini kemudian dibelanjakan di Yogyakarta. Itu menjadi motor utama perputaran ekonomi," jelasnya.

Selain itu, sektor pariwisata juga memainkan peran signifikan. Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, DIY menerima arus wisatawan yang konsisten sepanjang tahun. Belanja wisatawan ini turut mendorong kenaikan harga kebutuhan, khususnya di sektor makanan, minuman, hunian dan jasa.

"Namun, tingginya spending ini tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara fundamental. Ini lebih menunjukkan tingginya konsumsi dari pendatang," tandasnya.

Fenomena ini, lanjutnya menciptakan paradoks ekonomi di Yogyakarta. Di satu sisi, biaya hidup terus meningkat. Namun di sisi lain, tingkat upah dan UMR Yogyakarta masih tergolong rendah dibanding daerah lain.

Kondisi ini memperkuat argumen konsumsi tinggi di Yogyakarta bukan berasal dari warga lokal.

"Kalau masyarakat lokal yang konsumtif, seharusnya kita melihat peningkatan pendapatan yang signifikan. Faktanya, upah relatif stagnan. Jadi sumber konsumsi itu jelas berasal dari luar," ungkapnya.