Diseret ke Isu Lain, Kuasa Hukum Sri Purnomo: Tanpa Bukti di Sidang, Itu Bukan Fakta Hukum

SuaraJogja.id - Menguatnya berbagai narasi di luar persidangan menjelang pembacaan putusan perkara dana hibah pariwisata Sleman dinilai semakin menjauh dari substansi hukum yang sedang diperiksa.

Kuasa hukum Soepriyadi menegaskan, upaya menggiring
opini publik melalui isu-isu yang tidak pernah diuji di persidangan berpotensi menyesatkan.

“Dalam perkara pidana, batasnya jelas. Yang menjadi dasar penilaian adalah fakta persidangan, keterangan saksi, dan alat bukti yang telah diuji. Di luar itu, tidak memiliki relevansi dalam menentukan putusan,” ujar Soepriyadi, Jumat (24/4/2026).

Ia menyoroti munculnya berbagai tudingan yang berkembang di ruang publik, termasuk upaya mengaitkan perkara ini dengan dugaan lain yang tidak pernah menjadi bagian dari dakwaan maupun pembuktian di persidangan.

“Ketika ada upaya mengaitkan perkara ini dengan isu-isu lain yang tidak pernah diuji di sidang, apalagi tanpa dasar pembuktian yang jelas, maka itu sudah masuk ke wilayah
spekulasi, bukan fakta hukum,” tegasnya.

Menurut Soepriyadi, narasi seperti ini berisiko membangun persepsi seolah-olah terdapat fakta baru, padahal yang disampaikan hanyalah dugaan yang tidak pernah diuji dalam mekanisme peradilan.

“Ini yang perlu diluruskan. Jangan sampai opini dibangun di atas asumsi, lalu seolah diposisikan sebagai kebenaran. Itu tidak sehat bagi proses hukum,” lanjutnya.

Soepriyadi kemudian menegaskan bahwa hingga seluruh rangkaian proses berjalan, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya aliran dana sebagaimana yang dituduhkan.

“Dalam penyidikan hingga selesai persidangan pokok saja, jaksa tidak dapat membuktikan adanya aliran uang satu rupiah pun, baik kepada Pak Sri Purnomo maupun pihak lain, bagaimana mau masuk ke ranah TPPU, sebaiknya orang yang mengaku aktivis itu lebih banyak lagi membaca buku dan bila perlu sekolah lagi agar lebih memahami apa yang dimaksud TPPU,” ujarnya.

Ia menambahkan, memperluas narasi ke isu-isu yang tidak pernah diuji di persidangan hanya akan mengaburkan fokus perkara dan berpotensi menyesatkan publik.

“Perkara ini memiliki ruang lingkup yang jelas. Ketika pembahasan terus ditarik ke hal-hal di luar itu, maka yang terjadi adalah pergeseran dari fakta ke spekulasi,” katanya.

Soepriyadi pun mengajak semua pihak untuk tidak membangun kesimpulan prematur yang tidak didasarkan pada fakta hukum.

“Kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung dan tidak membangun opini di luar apa yang telah diuji di pengadilan,” tutupnya.