Guru Besar UI Soroti Langkah Hakim yang Hitung Sendiri Kerugian Korupsi Mantan Bupati Sleman

SuaraJogja.id - Guru Besar Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Dian Puji Simatupang menyoroti keputusan hakim dalam kasus korupsi dana hibah pariwisata yang melibatkan mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo.

Seperti diketahui, Sri Purnomo divonis enam tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah pariwisata pada 2020. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan delapan tahun enam bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Namun yang menjadi sorotan, adalah majelis hakim tidak sependapat sepenuhnya dengan hasil perhitungan BPKP, sehingga untuk memenuhi unsur kerugian negara yang nyata, majelis hakim melakukan perhitungan sendiri dan menetapkan kerugian negara sebesar Rp10.9 Miliar

Dian Puji memaparkan, penentuan kerugian negara seharusnya mengacu pada hasil audit lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi resmi lainnya.

"Ketika hakim mengambil inisiatif untuk menghitung sendiri nilai kerugian, hal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan dalam aspek legalitas dan objektivitas putusan," kata dia saat dihubungi Suara.com, Selasa (28/4/2026).

"Itu bukan hitung begitu asja, tapi mengidentifikasi sesuai standart pemeriksaan. Kalau (hakim) menghitung sendiri itu basisnya apa, misal dokumen atau apa?," tambahnya.

Ia menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana, hakim memang memiliki kewenangan untuk menilai fakta dan bukti yang diajukan di persidangan.

Namun, kewenangan tersebut bukan berarti hakim dapat menggantikan peran ahli atau lembaga auditor dalam menentukan angka kerugian negara secara mandiri.

"Saya sependapat dengan hakim yang mengesampingkan BPKP karena bukan bidangnya. Tapi seharusnya hakim minta pihak yang ahli dalam menghitung kerugian negara, seperti BPK. Karena BPK adalah satu-satunya yang berhak menghitung kerugian negara," jelas Dian.

Baca Juga: Majelis Hakim Tunda Vonis Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Ini Penyebabnya

Disinggung soal keputusan hakim menggunakan perhitungan sendiri, apakah itu dapat dianggap menyimpang dari prinsip pembuktian dalam hukum pidana, Dian pun memberi penjelasan.

"Lebih bagus sebenarnya hakum meminta atau menyurati BPK untuk identifikasi kerugian. Unsur yang membuktikan itu kerugian negara yang diaudit BPK, bukan dihitung sendiri," paparnya.

"Bisa secara kasuistis hakim menhitung sendiri jika tidak ada keugian negara. Kalau ada kerugian ya harusnya BPK, kan dia bukan akuntan maupun auditor," ucap dia.

Ketika ditanya apakah tindakan hakum tersebut berpotensi melanggar asas due process of law, Dian Puji Simatupang menyinggung tentang ketidak sesuaian profesi.

"Lebih pada ketidaksesuaian dengna profesinya. Kalau dari segi hukum keuangan, idelanya memang menyerahkan audit kerugian ke NPK, karena hakim tidak punya kemampuan untuk itu," pungkasnya.