Migrasi Pertamax ke Pertalite Mulai Terjadi di Jogja, Pasokan BBM Subsidi Ditambah 18 Persen

Namun Pertamina belum dapat menyimpulkan secara pasti besaran migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Sebab masih dibutuhkan periode pengamatan yang lebih panjang.

Sementara jumlah peralihan pelanggan Pertamina yang mendaftar QR Code kendaraan agar bisa menggunakan BBM subsidi masih minim. Dari laporan yang diterima di 135 SPBU di DIY, angkanya baru mencapai 20 orang per hari.

"Hanya 20 pendaftar per hari. Dan itu ya enggak beda jauh dengan apa yang kita tampung selama sehari-hari di Provinsi DIY," jelasnya.

Di sisi lain, Pertamina memastikan pasokan BBM di DIY tetap dalam kondisi aman. Penambahan stok Pertalite hingga 18 persen dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi selama masa libur sekolah.

"Kitaa tambah 18 persen yang diperkirakan berlangsung dua minggu," jelasnya.

Selain penambahan stok, Pertamina juga menyiapkan berbagai langkah operasional seperti pengaturan antrean di SPBU melalui sistem marshalling untuk mencegah penumpukan antrian kendaraan.

Selain itu penyaluran BBM di waktu-waktu lengang pada dini hariPemantauan stok secara real time melalui sistem digitalisasi SPBU juga dilakukan.

"Langkah tersebut diambil untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus menghindari antrean panjang yang dapat mengganggu arus lalu lintas di beberapa titik padat di wilayah DIY," jelasnya.

Taufiq  juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan. Pertamina memastikan meski terjadi peningkatan permintaan, ketersediaan Pertalite tetap mencukupi.

Baca Juga: Dampak Kasus Korupsi Pertamax Oplosan, Penjualan Pertamax RON 92 di Gunungkidul Masih Lesu

Terkait kemungkinan penurunan harga Pertamax pasca harga minyak dunia dibawah 80 USD per barel, Taufiq menunggu keputusan pusat. Namun hingga saat ini belum ada instruksi dari Kementerian ESDM.

Apalagi faktor penentu harga BBM itu ada banyak. Di antaranya minyak dunia, nilai tukar rupiah, inventori stok dan ada faktor lain seperti pajak.

"Secara korporasi kami sampaikan bahwa saat ini belum ada instruksi. Nah ini nanti akan kita lihat beberapa pekan ke depan, mudah-mudahan harapannya ini bisa membawa kabar yang menggembirakan untuk masyarakat sekalian," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi