- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, memperingatkan pemerintah agar tidak melakukan militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil negara.
- Peringatan disampaikan saat peresmian gedung MSUS di Yogyakarta, Sabtu (4/7/2026), demi menjaga keseimbangan fungsi sipil dan militer.
- Haedar menekankan pentingnya penerapan kebijakan moderat serta pembagian wewenang yang tepat sesuai mandat institusi bagi pembangunan Indonesia.
Padahal pendidikan yang hanya menekankan aspek spiritual tanpa penguasaan ilmu pengetahuan juga dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
Pendidikan Indonesia mestinya kembali kepada semangat Pasal 31 UUD 1945, yakni membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.
Bagi Muhammadiyah, orientasi utama pendidikan harus tetap pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diskriminasi dan tanpa kehilangan nilai kemanusiaan.
Di tengah berbagai dinamika pembangunan nasional, termasuk perdebatan mengenai perlu atau tidaknya pelibatan militer dalam sektor-sektor sipil, Haedar kembali menegaskan Indonesia memerlukan kebijakan yang moderat, terpadu dan proporsional.
"Yang diperlukan adalah kebijakan yang terpadu dan holistik. Bangun Indonesia ini dengan moderat saja," ujarnya.
Terkait MSUS, Haedar menjelaskan pembangunan MSUS menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan yang holistik mulai dari ekosistem pendidikan, sarana prasarana hingga proses pembelajaran. Sebab dunia pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik, baik dari aspek ekosistem, sarana prasarana maupun proses pembelajaran secara keseluruhan.
Dengan hadirnya MSUS, Muhammadiyah berharap dapat memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi masa tunggu masyarakat. Di tengah berbagai tantangan pendidikan nasional, mulai dari daya saing sumber daya manusia hingga kualitas pendidikan yang masih tertinggal dibanding sejumlah negara ASEAN, Muhammadiyah ingin menghadirkan sekolah-sekolah unggulan yang mampu bersaing di tingkat internasional.
"Agenda menuju sekolah berlevel ASEAN bahkan internasional harus kita pancangkan karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berkemajuan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Kades Curhat Harus Urus Kopdes hingga Program Lain Terabaikan, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD DIY
-
Muhammadiyah Desak Pembenahan Total Program MBG di Tengah Gelombang Kritik
-
Motor Listrik Rakitan Siswa SMK Ini Tembus 132 Km/Jam, Suaranya Nyaris Tak Terdengar
-
Rupiah Tembus Rp17.600, Aisyiyah: Pernyataan Prabowo 'Desa Tak Butuh Dolar' Cederai Rakyat
-
Tegaskan Indonesia Bukan Jalur Agresi, Pemerintah Didesak Tolak Akses Bebas Pesawat Militer AS
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
Terkini
-
BRI Pertemukan PMI Yuni Lestari dengan Ibu Setelah 10 Tahun Bekerja di Taiwan
-
Siswa Bantul Bawa Pulang Emas dari Kejuaraan Taekwondo Internasional di Korea Selatan
-
Salah Desil Bisa Pengaruhi Bansos, Dinsos Gunungkidul Buka Jalur Koreksi Data
-
Gelombang Laut Selatan DIY Bisa Capai 4 Meter, Nelayan dan Wisatawan Diminta Waspada
-
Salah Baca Desil Berisiko Salah Sasaran Program, BPS Minta DTSEN Tak Dibaca Secara Sederhana