- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, memperingatkan pemerintah agar tidak melakukan militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil negara.
- Peringatan disampaikan saat peresmian gedung MSUS di Yogyakarta, Sabtu (4/7/2026), demi menjaga keseimbangan fungsi sipil dan militer.
- Haedar menekankan pentingnya penerapan kebijakan moderat serta pembagian wewenang yang tepat sesuai mandat institusi bagi pembangunan Indonesia.
Padahal pendidikan yang hanya menekankan aspek spiritual tanpa penguasaan ilmu pengetahuan juga dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
Pendidikan Indonesia mestinya kembali kepada semangat Pasal 31 UUD 1945, yakni membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.
Bagi Muhammadiyah, orientasi utama pendidikan harus tetap pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diskriminasi dan tanpa kehilangan nilai kemanusiaan.
Di tengah berbagai dinamika pembangunan nasional, termasuk perdebatan mengenai perlu atau tidaknya pelibatan militer dalam sektor-sektor sipil, Haedar kembali menegaskan Indonesia memerlukan kebijakan yang moderat, terpadu dan proporsional.
"Yang diperlukan adalah kebijakan yang terpadu dan holistik. Bangun Indonesia ini dengan moderat saja," ujarnya.
Terkait MSUS, Haedar menjelaskan pembangunan MSUS menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan yang holistik mulai dari ekosistem pendidikan, sarana prasarana hingga proses pembelajaran. Sebab dunia pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik, baik dari aspek ekosistem, sarana prasarana maupun proses pembelajaran secara keseluruhan.
Dengan hadirnya MSUS, Muhammadiyah berharap dapat memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi masa tunggu masyarakat. Di tengah berbagai tantangan pendidikan nasional, mulai dari daya saing sumber daya manusia hingga kualitas pendidikan yang masih tertinggal dibanding sejumlah negara ASEAN, Muhammadiyah ingin menghadirkan sekolah-sekolah unggulan yang mampu bersaing di tingkat internasional.
"Agenda menuju sekolah berlevel ASEAN bahkan internasional harus kita pancangkan karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berkemajuan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Kades Curhat Harus Urus Kopdes hingga Program Lain Terabaikan, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD DIY
-
Muhammadiyah Desak Pembenahan Total Program MBG di Tengah Gelombang Kritik
-
Motor Listrik Rakitan Siswa SMK Ini Tembus 132 Km/Jam, Suaranya Nyaris Tak Terdengar
-
Rupiah Tembus Rp17.600, Aisyiyah: Pernyataan Prabowo 'Desa Tak Butuh Dolar' Cederai Rakyat
-
Tegaskan Indonesia Bukan Jalur Agresi, Pemerintah Didesak Tolak Akses Bebas Pesawat Militer AS
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Menyakitkan Para Pencari Kerja, Guru Besar UGM: Perbuatan Gibran Tercela, Harus Diselesaikan
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
BRI Tambah Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Indeks Saham Berbasis ESG
-
BRI Berikan Privilege Nonton Eksklusif Buy 1 Get 2 Ticket di The Premiere Cinema XXI
-
BRI x Prodia: Pilihan Layanan Kesehatan Eksklusif untuk Nasabah BRI Prioritas serta BRI Private
-
161 Bank di Indonesia Bertumbangan, 3 di Antaranya dari Jogja! Cek Masalahnya
-
Miris 117 Kampus Muhammadiyah Tanpa Profesor, Forum PTMA Siapkan Penataan Besar