Ketika SD Negeri di Jogja Kekurangan Murid, Guru Patungan demi Tetap Bisa Bermimpi

Sri Puji menyebut, ketika tidak mampu membayar pengajar tambahan untuk mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan pada anak, mereka "lari" keluar sekolah. Untuk mengajar pendidikan agama, para guru mengambil alih. Setiap Jumat pagi, seluruh guru muslim mengajar TPA secara sukarela.

Sri Puji juga berupaya mendatangi Kantor Urusan Agama agar sekolah mendapat dukungan program pembelajaran agama. Ia tak lupa meminta Puskesmas untuk meminta pendampingan psikolog.

Sekolah juga bekerja sama dengan Polsek setempat agar anak-anak mendapat edukasi tentang bahaya narkoba dan keamanan. Tak lupa, mereka juga meminta bantuan Koramil, Kemantren hingga Unit Layanan Disabilitas untuk mengajar siswa. 

Semua dilakukan karena sekolah tidak punya banyak pilihan. Apalagi dana BOS, BOSDa maupun BOSNas lebih banyak digunakan untuk biaya operasional anak seperti membeli buku paket dan alat tulis.

Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, mereka menggunakannya untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. 

"Kami harus mencari jalan, tidak ada pilihan lain karena terbatasan SDM dan biaya, apa yang harus jadi branding sekolah kami karena anggaran tidak ada," jelasnya.

Sri Puji berasumsi, fenomena menurunnya jumlah anak usia sekolah di Kota Yogyakarta ikut memperberat keadaan. Banyak kawasan yang dulu ramai anak-anak kini didominasi warga lanjut usia.

Sementara keluarga muda memilih tinggal di pinggiran kota. Akibatnya, SD negeri di tengah kota perlahan kehilangan calon murid. Kondisi itu menciptakan lingkaran yang tidak mudah diputus.

"Saya keliling di kecamatan ini, jumlah anak anak usia sekolah memang tidak banyak, ini jadi keprihatinan kami," tandasnya.

Baca Juga: Militerisasi Kehidupan Sipil Tak Menyejahterakan Rakyat, Hanya Menyenangkan Pemimpin

Perjuangan sekolah tak berhenti pada minimnya jumlah siswa baru. Sekolah yang juga menerima Anak  Berkebutuhan Khusus (ABK) itu harus ekstra lebih keras untuk mendampinginya meski dengan keterbatasan SDM.

Contohnya saat mengetahui salah satu murid baru tahun ajaran ini yang diduga mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Alih-alih menolak, sekolah itu menerimanya dengan baik. Dua guru langsung ditugaskan mendampingi selama proses belajar sambil menunggu asesmen dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Agustus 2026 mendatang.

"Semua sekolah sekarang sekolah inklusi. Kami tidak boleh menolak anak," jelasnya.

Di tengah keterbatasan, sekolah tetap berusaha memberikan hak belajar yang sama. Dana yang sedikit diprioritaskan membeli buku paket agar orang tua tidak terbebani.

Ketika atap bangunan rusak, sekolah itu bergegas mengajukan rehabilitasi. Kini mereka kembali mengusulkan perbaikan kusen dan kamar mandi yang mulai rapuh.

Sedangkan laptop untuk ujian memang tersedia, tetapi guru tetap menyiapkan laptop pribadi sebagai cadangan jika sewaktu-waktu perangkat sekolah mengalami gangguan.