- Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di Yogyakarta pada peringatan kemerdekaan, Senin, 17 Agustus 2026.
- Demonstrasi di Simpang Gondomanan sempat memicu kericuhan karena massa berupaya menerobos barikade pengamanan gabungan aparat dan ormas.
- Massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan oligarki serta mempertanyakan substansi kemerdekaan bagi masyarakat Papua.
SuaraJogja.id - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Yogyakarta diwarnai aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua, Senin (17/8/2026).
Aksi di kawasan Simpang Gondomanan dan Tugu Jogja tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat gabungan yang berjaga. Kericuhan bermula saat massa berupaya bergerak menuju kawasan Nol Kilometer Yogyakarta sebagai titik aksi mereka.
Namun aparat kepolisian bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) menghadang massa. Mereka membentuk barikade untuk mencegah massa masuk ke kawasan tersebut.
"Aksi titikkamidi Nol Km Yogyakarta, tapi polisi bilang ada kegiatan karnaval di Nol Km Yogyakarta. Tapi anggotakamicek ke sana, nggak ada kegiatan," papar salah seorang orator.
Massa yang berusaha bertahan pun mencoba menerobos barikade aparat. Akibatnya aksi saling dorong pun terjadi beberapa kali saat aparat berupaya menahan pergerakan demonstran.
Mahasiswa yang membawa bendera bertuliskan Aliansi Mahasiswa Papua pun mengubah haluan menuju Tugu Jogja. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi Papua yang mengalami kerusakan.
Mereka juga menyebutkan sejumlah kritik terhadap berbagai persoalan sosial dan kebijakan pemerintah saat ini.
"Aksi kamihari inisah secara hukum, sudah mengajukan surat pengajuan perizinan penyampaian pendapat," ujar orator lainnya.
Dalam orasinya, mahasiswa mempertanyakan makna kemerdekaan Indonesia yang telah berusia 81 tahun. Mereka menilai persoalan kolonialisme belum sepenuhnya hilang.
Baca Juga: Sembilan SPPG di DIY Terancam Ditutup Permanen, Satu SPPG Langganan Keracunan Ditutup
Bahkan saat ini muncul dalam bentuk lain. Diantaranya berbagai kebijakan yang dibuat oligarki yang tidak pro rakyat sehingga terjadi ketimpangan sosial.
"Kemiskinan saat ini dibiarkan, konsentrasi kekayaan berpusat pada segelintir orang itu," tandasnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
-
Whoosh Berpotensi Tembus Jogja, KCIC Ungkap Sejumlah PR yang Wajib Dipenuhi
-
Heboh Udara Jawa dan Jogja Makin Memburuk, BMKG Sebut Cuma Hasil Modeling
-
Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
-
Belum Ada Instruksi Pusat, Pemda DIY dan Pemkot Sudah Turunkan Foto Gibran