SuaraJogja.id - Rencana kepindahan ibukota dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur menjadi berita paling santer dibicarakan.
Pengumuman Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memusatkan aktivitas pemerintahan nasional di kota yang baru itu sontak membuat kaget banyak pihak.
Padahal tidak hanya sekali ini saja ibukota berpindah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pernah menjadi ibukota pada 4 Januari 1946 lalu. Saat Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) sehingga membuat ibukota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta pada 1 Januari 1946.
"Jogja punya sejarah yang luar biasa, ini yang coba selalu kita ingatkan pada generasi sekarang kalau pemerintah melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Jogja pada 4 Januari 1946 lalu," ungkap Ketua Komunitas Pegiat Sejarah Jogja 1945, Eko Isdianto disela Ekspose Sejarah Serangan Oemoem (SO) 1 Maret dalam rangkaian atraksi Selasa Wage di kawasan semi pedestrian Malioboro, Selasa (27/8/2019).
Baca Juga:Video Lawas Ahok Tolak Ibu Kota Dipindah Viral Lagi, Ini Isinya
Pengorbanan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota negara pada waktu itu juga luar biasa. Sri Sultan HB IX pada waktu itu menanggung biaya operasional para pejabat RI selama berada di Yogyakarta karena kas negara RI dalam kondisi sangat buruk.
Keraton bahkan mengeluarkan biaya sekitar 6 juta gulden agar pemerintahan RI bisa menjalankan roda pemerintahannya.
Belum lagi peristiwa SO 1 Maret 1949. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta diikuti oleh serangan dari Belanda Sekutu untuk menguasai Belanda. Peristiwa yang dikenal dengan Agresi Militer II Belanda kemudian direspon militer Indonesia dengan menunjukkan perlawanan di bawah komando Jenderal Soedirman. Melalui SO 1 Maret 1949, rakyat Indonesia ingin kembali menguasai ibu kora dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis.
"Sejarah Jogja ini tercantum dalam literasi yang perlu dikampanyekan terus menerus lewat berbagai cara, salah satunya ekspose di momen Selasa Wage ini," jelasnya.
Karenanya selain mengekspose sejarah, komunitas itu mengusulkan 1 Maret sebagai bagian Hari Besar Nasional. Draf usulan yang dibuat sejak 2018 lalu sudah mereka sampaikan ke Gubernur DIY dan Kemenhan. Kementerian itu pun merekomendasikan komunitas itu untuk mempromosikan usulan ke seluruh Indonesia.
Baca Juga:Ini Cara Menteri ATR Cegah Spekulan Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru
Hingga saat ini komunutas sudah melakukan eksplorasi di DIY. Diantaranya ke SMA-SMA di beberapa kabupaten/kota. Mereka bekerjasama dengan Dinas Pendidikan pada tahun 2018 untuk mengampanyekan usulan ke 20 SMA di DIY.
- 1
- 2
