Tak Harus Buat Kebijakan Populer, Jokowi Wajib Pilih Menteri yang Bersih

SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memilih menteri-menteri yang punya jiwa bersih, akuntabel dan punya semangat dalam penegakan hukum. Di masa pemerintahan lima tahun ke depan, Jokowi tidak perlu membuat kebijakan yang sifatnya populer namun tidak bermanfaat.

Dengan komposisi yang beredar saat ini, 55 persen kursi menteri dari profesional dan sisanya 45 persen partai politik (parpol), semestinya Jokowi bisa membuktikan janji politiknya.

Apalagi, Jokowi didukung koalisi parpol yang besar dan memadai untuk merealisasikan kebijakan yang digulirkannya.

"Saya kira yang lima ini memenuhi syarat karena semuanya profesional. Ada Erick Thohir, Mahfud, Nadiem, Wisnuthama, saya kira ini memang kabinet yang profesional untuk lima tahun ini. Nanti kita akan lihat posturnya, kan tidak ada perubahan tuh 32 (menteri). Cuma nanti apakah postur itu betul-betul mencerminkan bahwa akan mengarah pemberantasan korupsi," kata Pakar Tata Negara dan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir saat dihubungi pada Senin (21/10/2019).

Menurut Zuly, dalam 100 hari program kerja, Jokowi-Amin harus membuktikan kabinetnya yang baru mengarah kepada hal-hal yang itu dibutuhkan bangsa ini. Apalagi, masyarakat menunggu ketegasan presiden dalam pemberantasan korupsi.

Sebab, program pembangunan infrastruktur sudah berjalan dan tinggal diteruskan. Sedangkan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang juga jadi fokus program Jokowi membutuhkan waktu yang lama.

Pembuktian tersebut, lanjut Zuly bisa diwujudkan dalam penerbitan Perpu RUU KPK yang selama ini didesak banyak pihak. Perppu tersebut harus betul-betul memperkuat KPK bukan memperlemah KPK sebagaimana yang diinginkan oleh Jokowi dalam pidatonya.

"Jadi kalau saya, seratus hari pertama (kepemimpinan) Jokowi, soal pemberantasan korupsi dibuktikan dalam kabinet baru kabinet kerja Jokowi." katanya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi