Lawan Kapitalisme, Karnaval Demokrasi Jogja Usung Spanduk Kabinet Babi

SuaraJogja.id - Kebijakan-kebijakan pemerintah kekinian dianggap banyak merugikan masyarakat, sehingga mendorong mahasiswa dan rakyat bergerak melawan dan menuntut hak-hak dasar mereka, tak terkecuali di Yogyakarta.

Aspirasi itu disampaikan dalam bentuk orasi yang dibalut dalam seni yang diadakan tepat di kawasan Tugu Pal Putih Jogja, Senin (28/10/2019).

Mahasiswa dan warga Jogja marah, karena banyak perlawanan rakyat yang kerap berujung upaya kriminalisasi, tindakan represif hingga berujung kematian pada era pemerintahan Presiden Jokowi.

Kondisi itulah yang menjadi salah satu alasan gerakan di Tugu Jogja tersebut diadakan.

Baca Juga:Aksi Malang Bergerak, Massa Tuntut Pemerintah Tuntaskan Kasus Kekerasan

Tidak hanya kriminalisasi aktivis, mahasiswa juga geram terhadap permasalahan lingkungan yang semakin akut, serta pelanggaran HAM.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) itu lantas membuat aksi gerakan bernama Karnaval Demokrasi dan Panggung Rakyat di Tugu Jogja, Senin malam.

Mereka mengkritik pemerintah yang baru-baru ini ramai diberitakan membentuk kabinet baru bernama Kabinet Indonesia Maju.

Suci, mahasiswi yang juga salah satu massa aksi mengatakan, aksi ini ada karena banyaknya kebijakan yang tidak lagi berpihak pada rakyat.

“Banyak kebijakan yang tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat, tapi hanya mementingkan diri sendiri,” ungkap suci dijumpai Harianjogja.com--jaringan Suara.com di Tugu Pal Putih, Senin malam.

Baca Juga:Aksi di Patung Kuda Berjalan Damai, Mahasiswa dan Buruh Bubar

Dalam Karnaval Demokrasi itu, ARB juga memasang poster bergambar babi dan dua orang berbaju putih serta bertuliskan "Kabinet Babi".

Suci mengatakan, penulisan "Kabinet Babi" adalah simbol atau bentuk protes yang tidak pernah didengar oleh elite politik.

”Ini bentuk protes buat melawan kapitalisme yang ada di Indonesia,” katanya.

Secara tegas, ARB menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain: menghentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, tarik seluruh komponen militer, dan usut tuntas pelanggaran HAM, buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah segera menanggulangi bencana dan penyelamatan korban; tangkap dan adili pengusaha dan korporasi pembakar hutan; cabut HGU; dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan perppu terkait UU KPK.

Massa juga mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, mendesak pengesahan RUU Penghapusan kekerasan seksual, dan lain sebagainya.