SuaraJogja.id - Hingga memasuki pertengahan November ini, kebutuhan pasokan air bersih di wilayah Kabupaten Gunungkidul masih diharapkan warga.
Meski begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengakui anggaran untuk distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan di wilayah sudah habis.
Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Edy Basuki di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan total anggaran distribusi air bersih mencapai Rp 538 juta.
"Selama musim kemarau berlangsung, dana tersebut terus mengecil dan sekarang sudah habis. Di sisi lain, intensitas hujan masih rendah sehingga kebutuhan air masih dibutuhkan warga," kata Edy seperti diberitakan Antara pada Kamis (14/11/2019).
Baca Juga:Sepanjang Kemarau, Warga Gimeng Tempuh Jarak 1,5 Kilometer untuk Air Bersih
Ia mengatakan hasil pantauan pengemudi dan operator tangki, saat ini warga terdampak kekeringan masih membutuhkan dropping air. Akibat, anggaran dropping air bersih habis, maka hanya mengandalkan bantuan dari pihak ketiga.
"Itu pun tidak bisa menggantungkan sepenuhnya," katanya.
Ia mengatakan dalam catatannya, kekinian pihak ketiga yang dipastikan memberikan bantuan kepada masyarakat hanya sampai lima hari ke depan.
“Kami juga masih mengumpulkan data terbaru dari wilayah kecamatan terdampak kekeringan, apakah anggaran dropping masih ada. Hingga sore ini (kemarin) kami belum menerima informasi,” katanya.
Terkait permasalahan tersebut, BPBD sudah berkomunikasi dengan pemkab mengenai kemungkinan menaikkan status menjadi darurat kekeringan. Kesimpulannya, jika sampai dengan 20 November 2019 hujan belum merata, statusnya akan dinaikkan.
Baca Juga:Bengawan Solo Kering Kerontang, Warga Jregeng Gresik Krisis Air Bersih
Seperti diketahui, wilayah terparah meliputi terdampak kekeringan di Gunung Kidul, yakni Kecamatan Girisubo terdapat delapan desa dengan total warga terdampak kekeringan 21.718 jiwa.
- 1
- 2
