SuaraJogja.id - Rencana proyek tol Jogja-Solo memasuki tahap sosialisasi. Wilayah perdana yang mendapat sosialisasi yakni Desa Bokoharjo.
Meski urung sampai kepada tahap teknis soal ganti untung terdampak, tetapi sejumlah warga was-was jika harga yang diberikan dari pemerintah Provinsi DIY justru merugikan.
Salah satunya seperti yang dirasakan Suparjono (57). Warga Dusun Pelemsari, Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman tersebut mengaku mengaku khawatir apabila harga yang ditetapkan tak sesuai apa yang diharapkan.
Apalagi mengingat pemerintah Provinsi DIY sudah mewanti-wanti takkan ada negosiasi soal ganti untung tanah terdampak tol Jogja saat sosialisasi kemarin.
Baca Juga:Soal Ratusan Karyawan Keracunan di Sleman, Dinkes Tetapkan Jadi KLB Program
"Ya mau bagaimana lagi, ini kan proyek negara sehingga mau tidak mau kami harus menerima. Kami juga kecewa karena tidak ada forum negosiasi untuk pembayaran tanah nanti," terangnya, Jumat (6/12/2019).
Suparjono mengaku sudah 34 tahun tinggal di kawasan itu. Rumah seluas 300 meter persegi milik dia, nantinya bakal terpangkas hampir setengah bagiannya.
"Dari data yang saya dapat, hampir 150 meter persegi rumah saya terdampak pembangunan jalan tol. Artinya setengah luas rumah saya bakal terpangkas. Sebenarnya jika setengah-setengah seperti itu terlalu berat bagi kami. Jika satu rumah yang kena lebih enak. Karena saya sekalian pindah dan membangun rumah baru," terang Suparjono.
Ia menerangkan, rata-rata harga tanah per meter di lokasi yang dia tinggali dihargai Rp 1,4 juta. Jika dihitung pihaknya bisa mendapat ganti untung sebanyak Rp 210 juta.
"Jika bisa negosiasi kami menghargai tanah kami sebesar itu. Tapi pemerintah pasti sudah memiliki hitungan sendiri dan bisa dibilang kami tetap rugi," jelas dia.
Baca Juga:Ratusan Karyawan PT MTG Keracunan, Dinkes Sleman Perlu Cek ke Laboratorium
Suparjono mengungkapkan kesulitan warga terdampak salah satunya adalah pencarian lahan baru. Menurutnya, untuk mencari tanah luas untuk pembangunan rumah tidak mudah.
- 1
- 2
