SuaraJogja.id - Pemerintah Daerah DIY masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah sampah. Apalagi saat ini Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sudah dalam kondisi overload.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan industrialisasi menjadi pilihan yang mutlak dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Piyungan. Namun untuk bisa ditangani melalui industri bukan perkara yang gampang.
"Kalau saya satu-satunya cara ya industrialisasi, sudah tidak mungkin kalau kita hanya membuang saja, tetapi proses itu tak mudah," terangnya seperti dilansir dari harianjogja.com, Rabu (22/1/2020).
Menurutnya dalam penanganannya ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan, misalnya sampah sekadar dibakar atau ditangani dengan cara dilakukan pemilahan.
Baca Juga:Ratusan Orang Diduga Tertipu Keraton Agung Sejagat, Sultan Angkat Bicara
"Dalam arti negosiasinya kan sekadar dibakar atau harus dipilih dulu sedangkan sekarang ada mesin yang bisa memilah sendiri ini kan perlu dibicarakan. Saya harap ini ada titik temunya nanti antara PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) yang merupakan BUMN yang menangani KPBU dengan calon investor," jelasnya.
Sultan menyatakan PT PII nantinya yang akan melakukan negoisasi dengan investor melalui proses KBPU yang saat ini masih berjalan. Namun dalam negoisasi tersebut Pemda DIY tetap dilibatkan untuk melihat bentuk penanganan apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan investor. Soal pembiayaan, kemungkinan bisa dibantu oleh Kementerian Keuangan.
"Itu kan BUMN dari Kementerian Keuangan buat DED dan feasibility studi, kalau dianggap visible, mereka yang mencarikan calon investor baik dari dalam maupun luar negeri terjadi negoisasi, biasanya dalam negoisasi itu kita diminta untuk ikut mendampingi mana yang dianggap visible untuk itu dijoinkan. Nanti untuk bicaranya pembiayaan dan sebagainya ya kita dibantu Kementerian Keuangan untuk menangani itu, ini baru berposes semoga saja lebih cepat lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyarankan agar Pemda DIY hati-hati dalam memilih investor atau rekanan yang akan menangani TPST Piyungan yang kini sudah overload.
Khususnya harus memperhatikan terkait kemungkinan adanya rekanan meminta tipping fee untuk pemusnahan sampah. Huda berpendapat, pemerintah masih sangat memungkinkan untuk mencari investor pemusnahan sampah yang tanpa harus meminta tipping fee melalui APBD.
Baca Juga:Jelang Imlek, Kenali Sejarah Kelenteng Fuk Ling Miau Hadiah Sultan HB II
