Pihaknya menilai, dengan demikian, orang yang berhak menegur salah satu menterinya yang dianggap tak netral adalah presiden. Namun, karena tak ada iktikad dari orang nomor satu di Indonesia untuk menindak tegas menterinya, KSI-DBKPP meminta tujuh guru bangsa mengingatkan Jokowi.
"Ini langkah kultural yang kami ambil, harapannya dengan teguran yang dilakukan tujuh orang penting ini, presiden berani menindak tegas," terangnya.
