Jaminan anggaran untuk penyenggaraan pilkada menjadi penting agar tahapan yang berjalan tidak ada kendala. Didik menjelaskan bahwa saat ini KPU sudah diminta untuk melakukan cut-off anggaran.
Namun, Didik menerengkan bahwa hingga saat ini belum ada produk hukum resmi mengenai penundaan Pilkada. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU Pusat.
Menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Sri Hastuti Puspitasari mengatakan, mengacu pada hasil RPD kedua tersebut, diperlukan dasar hukum mutlak berupa Perppu.
"Secara Yuridis ada emergency power dalam penundaan pelaksanaan Pilkada," tutur Sri melalui forum diskusi online.
Baca Juga:Saat Krisis Wabah Corona, Jokowi Izinkan Wapres Tambah 2 Staf Khusus
Melihat situasi wabah Covid-19 ditengah penyelenggaraan Pilkada serentak ini, lanjut Sri, maka cukup relevan untuk Presiden mengeluarkan Perppu penundaan Pilkada dengan segera.
Kondisi saat ini dinilai sudah memenuhi tiga syarat dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kegentingan yang memaksa penerbitan perpu.
"Paling tidak ada tiga hal yang menegaskan situasi ini yaitu pertama ada situasi yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, kedua norma hukum yang ada tidak memadai atau terjadi kekosongan hukum dan ketiga memberikan kepastian hukum," ujarnya.
