Hadapi Pandemi Corona, DPRD Yogyakarta Sebut Stok Beras Perlu Ditambah

Dengan total stok beras yang nantinya berjumlah 30 ton diperkirakan hanya bisa bertahan selama satu pekan.

M Nurhadi | Muhammad Ilham Baktora
Minggu, 26 April 2020 | 15:35 WIB
Hadapi Pandemi Corona, DPRD Yogyakarta Sebut Stok Beras Perlu Ditambah
Ilustrasi beras. (Dok: Kementan)

SuaraJogja.id - Di tengah wabah virus corona atau COVID-19 seperti saat ini, ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat menjadi hal utama.

Komisi B DPRD Kota Yogyakarta menilai, pemerintah harus lebih siap dalam menciptakan keamanan dalam konteks kesehatan dan keselamatan warga yang lebih terjamin.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto mengungkapkan, harus  ada penambahan stok beras sebesar 120 ton selama 1 bulan kedepan.

"Menyusul rapat pada 15 April lalu dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Stok beras yang dimiliki Pemkot sekitar 12 ton. Selanjutnya akan ditambah 18 ton mengingat adanya pandemi ini," terang Fokki dalam rilis yang diterima wartawan, Minggu (26/4/2020).

Baca Juga:Pengemis Dilepaskan Lagi, Camat Tanah Abang: Mereka Hanya Minta-minta

Ia melanjutkan, dengan total stok beras yang nantinya berjumlah 30 ton diperkirakan hanya bisa bertahan selama satu pekan. Oleh sebab itu, dirinya mengusulkan Pemkot dapat menambah ketersediaan beras hingga 120 ton.

"Melihat situasi pandemik COVID-19 berdasarkan pengalaman empiris negara dan daerah lain serta fakta di DIY yang terus bertambah pasien positif, PDP maupun ODP-nya, saya menyarankan agar jumlah stok beras ditambah dengan anggaran Rp 800 juta hingga Rp 1 Milyar. Dana ini bisa diambilkan dari sumbangan DPRD Kota Yogyakarta yang sebesar Rp 5,4 M dan ini juga masih bisa dinaikkan lagi hingga sekitar Rp 7 M," katanya.

Usulan ini juga telah diputuskan sebagai rekomendasi Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Ia menambahkan adanya kebijakan stay from home, Pemkot perlu memperhatikan tiap warga, terutama yang terdampak di kalangan bawah.

"Saya mengusulkan untuk operasi ketahanan pangan, pada tahap pertama ini menyasar warga Kota Yogyakarta yang menurut data di tahun 2020, Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dicabut. Mengapa yang non KMS? Karena warga KMS dan PKH akan mendapatkan bansos dari Pemerintah DIY dan Pusat. Disamping itu mereka (yg KMS atau PKH) sudah mendapatkan affirmatif kebijakan dari pemerintah," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono menjelaskan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya sudah cukup aman.

Baca Juga:PSSI Bakal Transparan Gunakan Dana Bantuan dari FIFA di Tengah Pandemi

"Hingga kini ketersediaan stok bahan pokok sudah cukup aman. Masyarakat tidak perlu khawatir. Meski ada pandemi wabah ini ketersediaan bahan diprediksi cukup hingga 4 bulan ke depan," terang dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak