SuaraJogja.id - Pemenuhan sarana dan prasarana menjadi salah satu alasan objek wisata di Kabupaten Bantul belum beroperasi. Dalam rangka pemenuhan protokol kesehatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ajukan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo menyampaikan, ada beberapa fasilitas yang ada untuk memenuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Diantaranya adalah tempat cuci tangan di kawasan strategis dan pengadaan thermogun untuk mengecek suhu.
Anggaran jadi permasalahan tersendiri dalam hal ini. Saat ini Dinpar tidak memiliki anggaran untuk membuat wastafel di objek wisata maupun untuk pengadaan.
Kwintarto menyebutkan, solusi yang dapat ditempuh adalah menggunakan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul.
Baca Juga:Harus Tahu, Ini Lima Kunci Menjaga Keamanan Makanan
"Proses usulan bersurat sudah kita lakukan, hanya rapat baru dilakukan nanti," ujarnya dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (17/6/2020).
Kwintarto menyampaikan, pihaknya sudah mengajukan bantuan dana sebesar Rp 1,6 milyar untuk pemenuhan sarana di sepanjang pantai Parangtritis. Serta sejumlah objek wisata dengan kunjungan tinggi seperti Goa Selarong dan 27 Desa Wisata yang ada di Bantul.
Ia menyebutkan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun wastafel dengan unsur artistik untuk mendukung potensi wisata, kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pelaku wisata, serta thermogun untuk mengecek suhu pengunjung. Dana tersebut, belum mencakup biaya untuk rapid test bagi pelaku wisata.
"Untuk rapid test nanti akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan jika dirasa perlu dilakukan, itu yang kami diskusikan," imbuhnya.
Hingga kini, Kwintarto mengaku belum bisa menentukan kapan objek wisata akan dibuka. Pihaknya masih terus melakukan persiapan untuk memenuhi standar pembukaan objek wisata dalam era kenormalan baru.
Baca Juga:Viral Video Wanita Teriak-Teriak Mengaku Iblis di UGD Rumah Sakit
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis mengatakan, sudah menerima surat dari Dinpar tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan diskusi terkait kebutuhan yang dibutuhkan objek pariwisata. Saat ini, ia masih akan melakukan diskusi untuk dapat menentukan kebutuhan anggaran.
"Bagaimanapun juga kita harus melihat keuangan daerah jangan sampai kegiatan lain akan mengalami gangguan," tuturnya.
Ia menambahkan, pengadaan akan diselesaikan dalam masa tanggap darurat. Namun, pelaksanaan kemungkinan masih bisa berlangsung hingga massa tanggap darurat selesai.
Helmi berharap, pembukaan objek wisata sendiri bisa dilakukan serentak se-DIY. Ia juga berharap akan ada simulasi kelayakan objek wisata, sebelum diputuskan dibuka.
