Masih Banyak Warga Tak Tertib, Pemda DIY Perpanjang Masa Tanggap Darurat

Galih Priatmojo
Masih Banyak Warga Tak Tertib, Pemda DIY Perpanjang Masa Tanggap Darurat
Suasana malioboro pascaramai sejak akhir pekan kemarin, Senin (8/6/2020). [Muhammad Ilham Baktora / SuaraJogja.id]

Bertambahnya masa tanggap darurat, Pemda DIY masih akan lanjutkan bansos untuk masyarakat Jogja.

SuaraJogja.id - Pemda DIY memutuskan untuk memperpanjang status masa tanggap darurat. Kalau sebelumnya masa tanggap darurat pertama diperpanjang hingga 30 Juni 2020, maka untuk tahap berikutnya akan ditambah satu bulan kedepan hingga 31 Juli 2020.

"Dari rapat forkominda disepakati masa tanggap darurat diperpanjang sampai 31 Juli 2020," ujar Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pemda DIY, Biwara Yuswantana di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (25/06/2020) sore. 

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY tersebut, perpanjangan masa tanggap darurat kedua tersebut diberlakukan karena sejumlah alasan. Salah satunya kesadaran masyarakat Yogyakarta yang dirasa masih kurang dalam menyikapi pandemi COVID-19. 

Karenanya kedisiplinan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini perlu ditingkatkan. Apalagi melihat fenomena beberapa waktu terakhir ini, banyak masyarakat di Yogyakarta yang tidak mentaati protokol seperti tetap berkerumun dan tidak mengenakan masker.

Contohnya beberapa minggu terakhir banyak warga yang bersepeda di ruang publik tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Banyak diantara para pesepeda yang tidak memakai masker dan berkerumun tanpa jaga jarak.

"Karenanya perlu ada peningkatan pemahaman ataupun edukasi, sosialisasi dan juga patroli-patroli," terangnya.

Alasan lainnya, lanjut Biwara adalah kasus positif COVID-19 di DIY hingga saat ini masih muncul. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (dinkes) DIY, hingga Kamis ini kasus positif COVID-19 di Yogyakarta sudah mencapai 299 kasus dengan tambahan tujuh pasien positif virus corona.

Pandemi ini membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Termasuk penanganan dampak-dampak sosial dan ekonomi yang membutuhkan dukungan anggaran dan lainnya. 

Padahal DIY sudah mewacanakan penerapan New Normal pada Juli 2020 nanti. Berbagai Standar Operational Procedure (SOP) di berbagai sektor pun dibuat untuk menerapkan kebijakan tersebut, termasuk di sektor pariwisata sebagai salah satu ikon DIY. Untuk itu Pemda memundurkan wacana penerapan New Normal sampai kasus COVID-19 bisa ditangani secara optimal.

"Dengan [perpanjangan] status darurat ini dukungan bisa dilanjutkan," lanjutnya. 

Biwara menambahkan, dengan bertambahnya masa tanggap darurat maka bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada warga yang terdampak akan terus dijalankan. Sebanyak 169.383 warga yang terdampak kedepan akan tetap mendapatkan bansos selama masa tanggap darurat.

Bagi warga terdampak pandemi COVID-19 yang belum menerima bansos nantinya bisa mengajukan kepada RT/RW setempat. Mereka akan mendapatkan bansos dalam penyaluran selanjutnya.

Selama sebulan kedepan penanganan COVID-19 akan dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan kembali menjadi pertimbangan penerapan New Normal.

"Ya kita ada langkah evaluasi  di akhir [status tanggap darurat] ketiga. Sejauh mana efektivitasnya mana yang kurang  untuk kemudian memasuki new normal," imbuhnya.

Sementara Kepala Diskominfo DIY, Rony Primanto Hari mengungkapkan pemda DIY akan memberlakukan penggunaan ID digital atau paspor. Kartu identitas ini digunakan untuk memasuki kawasan wisata dan tempat umum.

"ID digital ini sebagai protokol yang harus digunakan oleh masyarakat sebagai identitas pribadi secara digital. Pengunjung diharapkan mempunyai ID digital ini yang nanti akan discan oleh pengelola obyek untuk mengetahui jumlah orang yang berkunjung di suatu obyek. Yang kedua untuk mentracing jika nanti ditemukan positif ayau reaktif [COVID-19]," tukasnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS