SuaraJogja.id - Sebagaimana yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia, masyarakat saat ini tak hanya sedang berjuang melawan pandemi, tetapi juga infodemik, banjir informasi yang menyesatkan selama mewabahnya virus corona.
Kesimpangsiuran informasi di masyarakat berdampak pada masyarakat yang lebih percaya hoaks, alih-alih informasi pemerintah pusat dan media besar nasional.
Desa sebagai unit pemerintah terkecil yang saat pandemi ini menjadi buffer zone atau daya tahan terakhir di masyarakat, memiliki peran penting untuk mengurai simpang siurnya informasi.
Melalui Kongres Kebudayaan Desa, Hermin Indah Wahyuni, dosen Komunikasi UGM, mengatakan desa perlu menghadirkan struktur dan kultur baru berbasis teknologi media agar bisa bertahan di tengah kondisi komunikasi yang kompleks.
Baca Juga:Saran Gista Putri Pantau Anak di Internet: Orangtua Harus Selami Aplikasi!
"Masyarakat bisa membangun intervensi dengan sistem-sistem yang dapat berperan sebagai saringan, mengurai informasi-informasi yang menyesatkan yang beredar di tengah situasi pandemi," ujar Hermin, Jumat (10/7/2020).
Selain itu, Hermin menyebut masyarakat diharapkan secara aktif berkomunikasi untuk mencari tahu permasalahan yang ada di lingkungan mereka.
Sementara menurut FX Rudy Gunawan, pendiri Katadesa, mengatakan sikap yang perlu diambil untuk menghadapi kondisi ketidakpastian informasi selama pandemi adalah dengan bersikap kritis dan tetap merujuk informasi-informasi resmi yang ada di media mainstream.
Rudy juga menawarkan solusi pola komunikasi di tengah pandemi dengan media berbasis komunitas yang dalam hal ini diproduksi dan digunakan oleh masyarakat desa.
"Konsep media milik desa masih bisa menjadi alternatif media terkait pola komunikasi di era pandemi," kata Rudy.
Baca Juga:Alissa Wahid Soroti Konsep Membangun Ketahanan Keluarga dari Desa
Media buatan desa ini nantinya dapat digunakan sebagai sarana untuk membranding diri sekaligus tempat berinteraksi berbagai unsur masyarakat untuk saling memahami berbagai elemen dan aspek-aspek kehidupan.
