SuaraJogja.id - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo menyiapkan 250 tangki untuk penyaluran air bersih bagi wilayah di Kulon Progo yang terdampak kekeringan. Bantuan yang berasal dari APBD DIY ini rencananya akan disalurkan secara bertahap, mulai awal Agustus sampai Oktober mendatang.
"Kalau dari targetnya akan berlangsung sampai Oktober besok, tapi itu menyesuaikam situasi yang ada. Kalau memang bahkan sebelum Oktober bantuam masih kurang, akan kita tambah lagi dengan memanfaatkan anggaran APBN," kata Sumiyati, Senin (3/8/2020).
Dikatakan Sumiyati bahwa saat ini pihaknya belum mendistribusikan air bersih itu kepada masyarakat. Pasalnya, pihaknya tengah melakukan pendataan lebih lanjut terkait lokasi yang dianggap rawan kekeringan.
Sumiyati menerangkan, pendataan yang dilakukan itu akan mengacu kepada penyaluran air bersih yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Acuan itu bukan tanpa alasan karena dari data tahun lalu saja tercatat 8.316 jiwa mengalami kesulitan air bersih.
Baca Juga:Hindari Plastik, Warga Sendangsari Pakai Dhekon untuk Bungkus Daging Kurban
"Ribuan jiwa yang berada di tahun lalu itu tersebar di delapan kapanewon, yakni Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Panjatan, Lendah, dan Sentolo," jelasnya.
Sumiyati menambahkan, masyarakat yang mengajukan permohonan perihal air bersih pun hingga saat ini masih terbilang minim. Total baru ada tiga kalurahan yang sudah mengajukan permohonan bantuan air bersih, yakni Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh; Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah; dan Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo.
"Jika pendataan sudah selesai dan ditambah banyaknya permohonan yang masuk, baru akan dilanjutkan dengan penjadwalan penyaluran bantuan untuk melakukan dropping kepada wilayah yang sudah mengajukan," ucapnya.
Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Hepy Eko Nugroho menyampaikan, pihaknya akan turut membantu pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Hingga saat ini pihaknya telah menyiapkan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp80 juta.
"Kami siapkan anggaran dropping yang mencapai kurang lebih Rp80 juta. Untuk cukup atau tidaknya, nanti kita lihat perkembangan situasi yang ada termasuk memperhatikan data permohonan yang telah masuk," ujar Hepy.
Baca Juga:Dapat Tugas Sembelih Sapi Jokowi, Budiono Sempat Kaget Lihat Ukurannya
Eko mengungkapkan, anggaran Rp80 juta ini baru akan bisa dimanfaatkan jika memang Pemkab sudah menetapkan Kulon Progo menjadi status tanggap darurat kekeringan. Namun hingga saat ini, status itu belum ditetapkan karena memang laporan yang masuk terkait dengan adanya daerah yang mengalami kekeringan juga belum ada.
- 1
- 2
