SuaraJogja.id - Kongres Kebudayaan Desa (KKD), yang telah berlangsung sejak 1 Juni 2020 lalu, akhirnya telah mencapai puncak acaranya pada hari ini, Sabtu (15/8/2020).
Di akhir acara, rencananya akan ada deklarasi 'Arah Tatanan Indonesia Baru' yang dibacakan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Sebelum deklarasi dibacakan, sejumlah rangkaian acara telah berjalan, seperti sesi bedah buku bersama dan juga diskusi seputar faktor pendukung tatanan Indonesia baru dari desa.
Salah satu tema yang dibahas dalam sesi terakhir acara sebelum deklarasi yakni tentang "Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Berbasis Data."
Baca Juga:Kongres Kebudayaan Desa: Jokowi akan Deklarasikan Tatanan Indonesia Baru
Dalam diskusi tersebut, Muhammad Hanif selaku tim IT Pasardesa.id menyebutkan bahwa pentingnya datakrasi untuk meningkatkan kualitas kemasyarakatan, khususnya di desa.
"Intinya adalah bagaimana kualitas hidup masyarakat bisa ditingkatkan melalui basis data yang valid bukan hanya spekulasi tidak pasti," tutur Hanif.
Hanif menambahkan, isu-isu yang muncul seputar datakrasi saat ini adalah tumpang tindih antara level-level birokrasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian sampai ke desa, di mana pengambilan kebijakan itu berdasarkan data berbeda.
Harapan Hanif di kemudian hari, nantinya makin banyak masyarakat, khususnya perangkat desa serta generasi muda, yang menyadari tentang pentingnya datakrasi valid dan terpusat untuk meningkatkan kualitas hidup.
Tak hanya Muhammad Hanif saja, Suwarjono selaku Pimpinan Redaksi Suara.com juga turut bergabung dalam diskusi untuk membahas lebih detail mengenai pentingnya datakrasi.
Baca Juga:Unik, Kongres Kebudayaan Desa akan Luncurkan 21 Buku saat Tengah Malam
Menurut Suwarjono, datakrasi ini menjadi sangat penting tak hanya untuk meningkatkan kualitas kemasyarakatan di desa, demikian halnya dengan dunia media digital.
"Dengan adanya data, kita bisa lebih mudah untuk menyajikan suatu berita yang akurat, faktual, kredibilitasnya bisa dipertanggung jawabkan, dan harapannya setelah ditayangkan, masyarakat nantinya bisa menjadikan berita tersebut sebagai rujukan informasi terpercaya," sebut Suwarjono.
Problematika seputar datakrasi, menurut penuturan Suwarjono, saat ini terletak pada sumber data yang minim bisa diakses oleh publik. Beberapa data yang harusnya bisa diketahui oleh masyarakat justru sulit untuk diakses.
"Oleh karenanya, mungkin momen pandemi ini bisa dijadikan momentum bagi para ahli data untuk membangun basis pusat bank data dari bawah agar lebih mudah diakses. Misalnya mempermudah pencatatan kependudukan desa dengan lebih terpusat, dan masih banyak lagi lainnya."
"Jadi sebenarnya teknologi sudah ada, data beberapa mungkin tersedia, tapi para ahli ini harus bisa mengoptimalkan segala sesuatunya agar bisa terintegrasi. Kadang data di pemerintahan ini masih kalah dengan swasta, misal saya cari data di desa, justru tidak lengkap, yang punya data lebih lengkap tentang saya malah pihak swasta," imbuh Suwarjono.
Terakhir, Suwarjono berharap, makin banyak lagi generasi muda yang paham akan datakrasi dan mau terjun untuk mengedukasi lebih detail tentang pentingnya datakrasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di desa.
