NasDem Resmi Usung Wabup Immawan Wahyudi di Pilkada Gunungkidul 2020

Ketika dikonfirmasi, Immawan Wahyudi mengaku bersyukur dengan turunnya rekomendasi tersebut.

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana
Jum'at, 21 Agustus 2020 | 16:49 WIB
NasDem Resmi Usung Wabup Immawan Wahyudi di Pilkada Gunungkidul 2020
Ketua DPW NasDem DIY Subardi - (SuaraJogja.id/Julianto)

SuaraJogja.id - Partai NasDem akhirnya telah menyatakan resmi mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati sendiri. Meskipun sebelumnya santer dikabarkan akan merapat ke Mayor Sunaryanto, akhirnya partai besutan Surya Paloh ini mantab mengusung calon sendiri. Modal 9 kursi DPRD Gunungkidul membuat Partai NasDem percaya diri.

Ketua DPW NasDem DIY Subardi mengatakan, Partai NasDem resmi mengusung pasangan Immawan Wahyudi - Martanti Soenar Dewi sebagai calon bupati - wakil bupati Gunungkidul pada pilkada serentak 2020, menyusul terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 152-Kpts/DPP NasDem/VIII/2020, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Johnny G Plate.

"Jadi surat yang menyebar di media sosial itu benar," ujarnya, Jumat (21/8/2020), kepada awak media.

Menurut Subardi, penentuan pasangan Immawan-Martanti dibuat berdasarkan pertimbangan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Seluruh faktor tersebut dikuatkan oleh kehendak masyarakat yang dihasilkan melalui survei yang dilakukan Partai NasDem beberapa kali. Subardi menjelaskan, survei adalah metode ilmiah untuk menerjemahkan kehendak masyarakat.

Baca Juga:Beredar di Medsos, SK Penetapan Paslon Pilkada Gunungkidul Partai Nasdem

Dari beberapa survei tersebut, disimpulkan bahwa keinginan masyarakat sangat kuat agar Gunungkidul kembali dipimpin oleh sosok seperti Immawan, yang saat ini menjabat Wakil Bupati Gunungkidul.

"Pak Immawan menempati top ranking pada hasil survei terbaru," ujar anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

Subardi menandaskan, penentuan pasangan Immawan-Martanti tidak terpengaruh oleh tarik ulur koalisi maupun politik transaksional yang lazim terjadi dalam ajang kontestasi.

Selain survei, komunikasi dan penyamaan visi misi adalah rangkaian proses yang dijalankan dengan memegang penuh asas demokrasi.

Subardi menyebutkan, asas demokrasi membuka peluang kepada siapa pun. Pihaknya memilih figur yang layak serta memiliki kapasitas dan integritas serta berpengalaman.

Baca Juga:Nasdem Berikan Rekomendasi Resmi untuk Noto, Mbah Bardi: Ini Suara Rakyat

Pola-pola transaksional, kata dia, memicu korupsi-kolusi sistematis yang pada akhirnya kepala daerah akan menanggung beban materiel.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini