SuaraJogja.id - Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno mengharapkan pematokan yang telah dilakukan pada 19 Agustus 2020 lalu selesai dalam kurun waktu dua bulan. Nantinya pematokan dilakukan dari Wilayah Kalasan hingga ke wilayah Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Sleman.
"Pematokan kan sudah dimulai pada 19 Agustus lalu dari Purwomartani, Kalasan. Selanjutnya pematokan dilakukan secara bertahap ke arah barat hingga ke Tirtoadi [Mlati]," jelas Krido, dihubungi SuaraJogja.id, Jumat (4/9/2020).
Krido menjelaskan, hingga kini sudah ada dua kalurahan dari Kapanewon Kalasan yang telah dilakukan pematokan.
Dua kalurahan tersebut antara lain Purwomartani dan Selomartani.
Baca Juga:Proyek Tol Jogja Tinggal Menunggu Perdes dari 3 Kalurahan Terdampak
"Minggu besok sudah kalurahan yang ketiga ya, [sebelumnya] Purwomartani, Selomartani, [ketiga] Tamanmartani. Pematokan dilakukan ke arah barat maksimal dua bulan hingga ke Tirtoadi," katanya.
Pematokan tersebut juga termasuk pengukuran yang dilakukan Satgas A ke Satgas B, selanjutnya akan diinventarisasi untuk dilakukan penghitungan oleh tim appraisal.
"Tentu pematokan nanti disaksikan juga oleh pemilik lahan. Setelah itu dilakukan pengukuran, selanjutnya penghitungan oleh tim appraisal," katanya.
Setelah pematokan selesai, tim pengadaan tanah akan kembali mengumpulkan warga untuk dilakukan musyawarah.
"Setelah itu, kami lakukan musyawarah dengan warga atas verifikasi dan penghitungan dari tim appraisal," jelas Krido.
Baca Juga:Dua SD Terdampak Tol Jogja, Ini Sikap Disdik Sleman
Ia menambahkan bahwa denah pematokan tidak akan berubah. Hal itu sudah disesuaikan dengan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang dikeluarkan Gubernur DIY Sri Sultan HB IX. Kendati demikian, saat pematokan ada bagian tanah yang akan berkurang atau justru bertambah.
"Ya nanti di lapangan saat penghitungan, pematokan nanti kan disesuaikan dengan gambar [denah] dulu, baru nanti diketahui apakah masih ada sisa tanah yang bernilai ekonomis atau tidak," terangnya.
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja-Solo Wijayanto menuturkan, anggaran untuk pembebasan lahan sendiri mencapai Rp6,2 triliun.
Jumlah tersebut bakal diberikan sebelum tahun 2020 berakhir.
"Jadi jika proses pengadaan tanahnya tidak mendapat hambatan selama September-Oktober, pada bulan November-Desember bisa dilakukan pembayaran," katanya.
Wijayanto menjelaskan, tahun 2020 pengadaan tanah dan pembayaran untuk tol sepanjang 96 kilometer ini diharapkan selesai. Pembangunan tol trase Jogja-Solo rencananya dimulai awal tahun 2021.
