SuaraJogja.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul mengebut pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.
Hal itu sebagai dampak dari rencana cuti tanpa tanggungan negara yang akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul.
Wakil Ketua DPRD Bantul Nur Subiantoro, mengatakan pihaknya hanya mempunyai waktu sekitar empat hari sebelum masa cuti bupati dan wabup diambil pada tanggal 26 September mendatang.
Pasalnya pengesahan untuk APBD Perubahan 2020 ini tidak bisa dilakukan oleh pejabat sementara yang bakal ditunjuk untuk menggantikan posisi Bupati Bantul selama masa cuti.
Baca Juga:Pemda DIY Persilakan Kampus Buka Belajar Tatap Muka, Asal Penuhi Syarat Ini
"Jadi kita memang maraton karena memang waktunya tinggal beberapa hari saja," ujar Nur, kepada awak media, Senin (21/9/2020).
Nur menuturkan pengesahan APBD Perubahan tersebut ditargetkan akan selesai pada tanggal 25 September mendatang atau sehari sebelum bupati resmi mengambil cuti di luar tanggungan negara.
Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengesahkan APBD Perubahan tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Ditegaskan Nur, pihaknya tetap optimis bisa merampungkan pembahasan APBD Perubahan tersebut meski dalam waktu yang singkat.
Menurutnya APBD Perubahan kali ini juga tidak akan memakan waktu pembahasan yang lama karena memang hampir tidak ada perubahan yang signifikan.
Baca Juga:Sultan Santai Tanggapi Rekor 74 Kasus Covid-19 di DIY: Kita Adaptasi Saja
"Tidak banyak perubahan signifikan, hanya malah mengurangi-mengurangi saja. Itu juga akibat ada beberapa sektor yang mengalami penurunan. Mulai dari PAD, hingga dana perimbangan," ungkapnya.
Nur menyampaikan sejauh ini tidak ada pergantian fokus yang terjadi dalam APBD Perubahan 2020. Diketahui bahwa memang fokus anggaran perubahan sendiri akan tetap pada pencegahan dan penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19.
"Alokasi di kesehatan masih paling besar. Ada saran juga kemarin bahwa untuk perubahan ini difokuskan ke persai Covid-19 itu yang ada di kesehatan, sosial, dan pertanian," ucapnya.
Sementara Bupati Bantul Suharsono mengatakan, pada pendapatan APBD Perubahan 2020 mengalami penurunan sebesar hampir Rp277 miliar dari APBD 2020 yang direncanakan mencapai Rp2 triliun. Menurutnya penurunan tersebut terjadi akibat rasionalisasi dari beberapa sektor objek pajak dan penurunan retribusi ditambah dengan dana perimbangan lainnya.
“Untuk belanja RAPBD Perubahan 2020 adalah senilai Rp2,2 triliun. Jadi ada penurunan sekitar Rp212 miliar daripada APBD 2020 atau sekitar 11,99%,” kata Suharsono.
